Sketsanusantara.com-Jakarta, “Pentingnya Peran Stakeholder Dalam Wujudkan Pilkada Damai”, tegas Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo dalam pembukaan Kegiatan Rapat Stakeholder: Peran Stakeholder Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Redtop Hotel, Jakarta pada Tanggal 03 s.d 04 Oktober 2024.
Benny juga menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya mengenai mengawasi penyelenggaraan pemilu, tetapi Bawaslu juga berperan penting dalam penegakan hukum pemilu dan penegakan pengawasan partisipatif. Penegakan hukum pemilu lebih kepada penanganan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berupa pelanggaran administrasi, pidana maupun pelanggaran kode etik penyelenggara. Sedangkan pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat untuk bisa aktif melaporkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu, ujarnya.
Burhanuddin mengajak mahasiswa untuk berikan informasi awal atau menjadi pelapor pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Dibutuhkan partisipatif dari masyarakat termasuk mahasiswa sebagai bagian dari intelektual kampus, jika nanti kembali ke kampus, bisa menyampaikan mengenai larangan larangan dalam pelaksanaan kampanye beserta konsekuensinya. Dalam pelaksanaan kampanye, Bawaslu juga melaksanakan pengawasan siber, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat/mahasiswa sebagai agen agen perubahan untuk ikut mengawasi akun akun medsos yang terdaftar atau tidak untuk mempersempit, mengantisipasi kerawanan kerawanan siber dalam masa kampanye, sambung Quin Pegagan.
Hadir sebagai narasumber yakni Erik Kurniawan dan Panji Prasetyo (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi) dan Yanuar Nugroho (Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta).
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan menjelaskan bahwa Implementasi demokrasi hari ini lebih kepada membentuk jaringan relasi personal privat di dunia maya untuk berkembang menjadi relasi komunal publik di dunia nyata. Masyarakat sering menciptakan preferensi politik publik yang beragam dan meretribusikannya tanpa mempertimbangkan berita itu benar atau bohong, tegasnya.
Menjadi pemilih yang cerdas dengan cara memberikan atensi yang baik soal pemilu, mengikuti berita soal isu pemilu, mengenali calon kepala daerah di wilayah masing-masing sesuai dengan aspirasi politik pribadi, mencermati program, gagasan, rekam jejak, dan mencermati elit atau aktor politik yang memberikan Pendidikan Politik yang baik, sambung Panji Prasetyo.
Selanjutnya, Akademisi sekaligus Pendiri dan Penasihat CIPG Jakarta dan NALAR Institute Yogyakarta, Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan Pilkada Cagub dan Wagub Provinsi DKI Jakarta, yaitu menyempitnya ruang sipil (The Shrinking of Civic Space) dan tantangan atas rendahnya kapasitas negara (Low/Weak State Capacity). Solusinya, jadilah pemilih yang terinformasi (Informed Voters), pahami isu krusial Jakarta, pilih yang menjaga keberagaman, pilih yang kompeten, berintegritas dan tidak korup, dan ikut aktif berpartisipasi, tegasnya.
Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Staf.