Sketsa Nusantara – Dalam kunjungannya Calon Presiden Anies Baswedan mengaku senang bisa kembali ke Pademangan, kembali berjumpa dengan teman-teman seperjuangan selama di Jakarta kemarin, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, yang lemah jangan dibiarin lemah terus dan yang kecil jangan dibiarkan kecil terus, ujarnya, saat membuka kata sambutan.

Deklarasi dukungan rakyat miskin kota Indonesia dengan calon presiden ANIES BASWEDAN dan tanda tangan kontrak politik JRMK dengan Caleg JRMK dari Partai Buruh di Lapangan Tanah Merah Kampung Muka Kelurahan Ancol Jakarta Utara. Senin, 29 Januari 2024, Sore kemarin.

Demikian masih dapat kami sampaikan meski pagi hari hujan masyarakat tetap datang, antusias semangat untuk perubahan.

Ketua panitia menjelaskan kesepakatan kerjasama perubahan untuk melaksanakan Tujuh Titipan Rakyat yaitu

– Reforma agraria perkotaan
– Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
– penguatan dan perlindungan ekonomi Informal
– Jaminan Sosial menyeluruh untuk rakyat miskin
– penguatan peran sosial ekonomi dan politik perempuan miskin
– pendidikan berkelanjutan
– Mitigasi perubahan iklim dan dampak eksploitasi sumber daya alam.

Dalam pidatonya Anies Baswedan menandaskan bahwa negara ini Harus hadir untuk membesarkan yang kecil menyelamatkan yang tersingkir membebaskan yang tertindas dan memberikan kepastian hukum mereka yang tinggal di tanah-tanah Republik Ini.

Lebih lanjut Anies mengatakan banyak yang sampai sekarang ini masyarakat masih memerlukan kepastian status tanah yang sudah ditinggalin puluhan tahun, negara ini seringkali tidak adil yang besar-besar dapat tanahnya gampang sampai ribuan hektar ada yang punya tanah juga luar biasa banyak tapi begitu sampai rakyat kecil yang butuhnya tanahnya juga tidak besar dibutuhkan untuk hidup untuk menyambung rencana masa depan, yang seperti itu sering negara pelit, Sering negara itu tidak penuh kasih sayang sering yang kecil itu seakan dianggap bukan warga negaranya sendiri, yang kecil inilah yang membutuhkan pertolongan negara, kalau yang besar sudah bisa jalan sendiri.

Negara ingin nanti melakukan Reformasi, supaya masyarakat yang hari ini memiliki permasalahan tanah di kawasan perkotaan bisa diselesaikan bisa punya Pemukiman yang layak, bisa tinggal dengan tenang, bisa menyiapkan masa depan dengan tidak rumit tapi membutuhkan keputusan.

Insyaallah nanti kalau sudah berada di pemerintah pusat kita bisa lakukan untuk seluruh wilayah Indonesia supaya ada rasa tenang dan status tanahnya diselesaikan, tandasnya.

Muhammad Guntoro Ketua Urban Poor Consortium (UPC) melihat yaitu yang pertama urusan pertanahan di reforma agraria itu kebanyakan di desa, tidak ada di perkotaan, karena dianggap seperti itu di kota tidak ada konflik tanah, padahal kan banyak sekali. Nah ini yang kita usulkan supaya penyelesaian sengketa Pertanahan konflik pertanahan juga di kota, makanya kita usung Reformasi Agraria Perkotaan.

Yang kedua juga memperbaiki kualitas permukiman karena masih banyak juga di Jakarta di kota besar yang fasilitasnya kurang memadai dan karena tadi itu ada masalah tanah sehingga tidak masuk fasilitas itu, kita meminta supaya itu bisa dibenahi juga.

Yang ketiga juga soal koperasi, karena selama ini ekonomi kita itu kapitalistik sekali, orang dibiarkan bertarung sendirian, orang-orang miskin bertarung dengan orang-orang kaya yang modalnya berbeda, pasti kalah, nah di situ negara harus hadir memberi perhatian, memberi keberpihakan kepada khususnya kelompok koperasi, jadi tidak sendiri-sendiri Itu poin-poin utamanya kira-kira yang kita mintakan realisasinya dalam kontrak politik hari ini.

Lebih lanjut mengatakan Kita punya sejarah kontrak politik Pilkada 2017 nah selama Pak Anies menjabat itu berdasar pada kontrak politik itu kita di Jakarta khususnya memang banyak perubahan yang terjadi yang selama ini kampung-kampung kurang mendapat perhatian tapi masa periode Pak Anis mendapat perhatian contohnya ada pembentukan RT/RW untuk kampung yang belum punya Struktur kepengurusan karena ada masalah pertanahan tadi RT pun susah mengurus birokrasi Disdukcapilnya terus kemudian Tata Ruang Masyarakat Kampung menjadi parah kita punya kampung kerja bareng dengan 2017 sampai 2022 yang belum memberi rasa keadilan buat warga.

Kendala Pertanahan kewenangan pertahanan itu ada di pemerintah pusat sehingga kami kalau mau menyelesaikan masalah pertanahan maka harus mau tingkatkan lanjutkan kolaborasi lanjutkan kontrak politik tapi dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya Jakarta dan kemudian masalah yang ditangani juga lebih besar.

Guntoro berharap dengan kontrak politik ini menumbuhkan partisipasi warga karena setelah Pemilu semua pihak lalu tidak berhenti akan menepati janjinya, artinya kegiatan ini menumbuhkan simpati masyarakat akan peduli dengan pengambilan keputusan di pemerintah, yang kedua juga dengan kontrak politik itu supaya kandidat punya Program kerja. Jelasnya.**Iws

Diselenggarakan oleh Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (Jerami)
Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB)
Urban Poor Consortium (UPC)
Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia (GASBUMI)
Presiden Perubahan Republik Indonesia 2004-2009 . Insyaallah Amin 14 Februari Jadi hari perubahan Indonesia.

Copyright 2024 All Rights Reserved Sketsa Media Nusantara

Redaksi
Facebook Twitter WhatsApp Bagikan:
Nasional View