SKETSANUSANTARA.COM-JAKARTA
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (FIS UNJ) bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI UNJ) menyelenggarakan Kegiatan Diskusi Publik tahun 2024, di Jakarta, 23 September 2024.
Kegiatan ini bertujuan agar generasi muda dapat berperan secara maksimal dalam mewujudkan pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berintegritas, jujur, adil dan demokratis.
Diskusi Publik ini menghadirkan tiga narasumber yang kompoten dibidang kepemiluan dan demokrasi. Dr. Sitti Rakhman, SP.,MM., C.Me.CRGP selaku praktisi SDM, Pegiat Pemilu, akademisi & ahli tata Kelola resiko mengawali kegiatan diskusi. Dalam paparan materi menyampaikan pentingnya generasi muda utamanya mahasiswa untuk menjadi entitas kekuatan dalam mendorong pemilihan kepala daerah yang berintegritas. “Mahasiswa sebagai agen perubahan dan pembaharu harus berpartisipasi maksimal untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, karena jumlah pemilih yang relatif besar dan juga masih memiliki idealisme yang tinggi” imbuhnya.
Perempuan yang akrab dipanggil Rakhma, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023 yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Jaringan Pemberdayaan Politik & Lingkungan Hidup (Gardapoli), menambahkan bahwa Mahasiswa juga harus dapat mengenali bentuk-bentuk dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan berpartisipasi untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada Pengawas Pemilihan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
Dosen PPKN FIS UNJ, Iqbal Syafrudin, S.Pd, M.I.P, mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan menjadi peristiwa politik yang menarik, mengingat kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. “Beberapa calon potensial, baik dari partai politik besar seperti PDIP, Gerindra, maupun dari calon independen, diharapkan akan muncul. Isu-isu krusial yang mungkin mendominasi kampanye meliputi Infrastruktur berupa Pengembangan transportasi umum dan penanganan kemacetan menjadi perhatian utama warga Jakarta. Kesejahteraan Sosial berupa Program-program untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan, masalah banjir dan polusi, solusi lingkungan akan menjadi perhatian penting. Transparansi dan Akuntabilitas, Warga mengharapkan pemimpin yang dapat mengelola anggaran daerah dengan baik. Pilkada ini juga akan dipengaruhi oleh hasil pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung pada tahun yang sama, yang dapat mengubah aliansi politik dan dukungan partai. Masyarakat Jakarta diharapkan akan lebih aktif dalam memilih dan terlibat dalam proses demokrasi ini” tuturnya dalam penyampaian materi diskusi.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) digunakan untuk mengukur potensi masalah dalam Pilkada Serentak 2024. “Kerawanan utama meliputi politik uang, polarisasi sosial, hoaks, kekerasan politik, dan pelanggaran administrasi. Daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah dan polarisasi politik tinggi cenderung lebih rawan. Mitigasi Politik Uangb erupa Edukasi Pemilih, Masyarakat, khususnya pemuda, perlu disadarkan akan bahaya politik uang dan diajak memilih berdasarkan program, bukan materi. Penguatan Pengawasan yaitu Bawaslu harus memperketat pengawasan dan bekerjasama dengan aparat untuk menindak pelanggaran. Transparansi Dana Kampanye yaitu Audit dana kampanye perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Partisipasi Masyarakat dimana Warga dilibatkan dalam patroli politik uang dan difasilitasi dengan sistem pelaporan yang aman. Teknologi Pengawasan yaitu Pemanfaatan aplikasi untuk melaporkan praktik politik uang secara instan dan e-voting. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas Pilkada 2024 dan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan transparan” ujar Febrianes Sibagariang, S.H. – yang aktif pada Lembaga Rumah Pemberdaya Indonesia Lembaga Pemantau Pemilu Independen salah satu narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik ini.
Kegiatan Diskusi Publik ini terselenggara di Gedung RSG FIS Universitas Negeri Jakarta, dihadiri oleh mahasiswa Fisip UNJ dan Universitas Esa Unggul, Pengurus dan kader HMI UNJ. (AW)