SKETSANUSANTARA.COM – Poros Jakarta sebagai gabungan wadah berkumpulnya organisasi masyarakat, gelar acara Diskusi Bersama Tokoh dan Pakar Hukum yang terselenggara di Benz Zone, Jagakarsa, Jakarta Selatan Rabu, 18/09/ 2024,
Acara ini mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Poros Jakarta mendalami fenomena terbaru dalam Pilkada Jakarta, yaitu “Gercos” atau Gerakan Coblos Semua Paslon, menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka yang memberikan wawasan mendalam tentang fenomena Gercos. Hadir diantaranya Refly Harun-Ahli hukum tata negara dan pengamat politik, Siti Zuhro-Peneliti BRIN, Ichsanudin Noorsy-Pakar ekonomi, H Biem Benyamin-Tokoh Masyarakat betawi dan politisi senior dipandu oleh moderator Rahma Sarita, serta mengundang para Jurnalis, Akademisi, dan Masyarakat Umum bergabung guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenal fenomena “Gercos” Gerakan Coblos Semua.
Fenomena “Gercos” muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan/kekecewaan masyarakat terhadap pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta tahun ini.
Gerakan masyarakat ini mengusulkan agar pemilih mencoblos semua paslon yang ada, sebuah langkah yang menuai berbagai tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengamat , untuk kemudian mengeksplorasi apakah tindakan “Gercos” ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta untuk menilai dampak dan dasar hukum dari gerakan tersebut.
Dalam diskusi ini, peserta membahas berbagai aspek dari “Gercos” termasuk implikasi hukum, dampaknya terhadap proses demokrasi, dan perspektif konstitusional yang relevan saat ini.
Suatu bentuk daripada sebetulnya perlawanan terhadap arogansi partai.
Refli Harun mengatakan Ada dua pilihan mau gercos atau Golput lalu menyampaikan aspirasi yang muncul dan kemudian membimbingnya dalam perspektif hukum tata negara. Kita menghormati orang yang mau memilih silahkan mau pilih yang mana, Ujarnya.
Dalam pemaparannya Refli Harun membahas soal Golput dan kita sudah tahu bahayanya ya itu kita tidak absen tidak datang walaupun datang tapi tidak absen dianggap golput karena nanti tingkat partisipasinya bisa rendah atau surat suara itu bisa kembali di manfaatkan orang tertentu untuk memenangkan salah satu Paslon maklum tingkat kepercayaan warga pemilih saat ini sudah semakin menurun.
Pelaksanaannya nanti November 27 sekitar dua bulan lagi, kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak, digunakanlah pasal 7 dalam pilkada itu, pasal untuk politik duit adalah siapa yang dengan cara melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara agar tidak memilih dan kemudian menyebabkan suara tidak sah.
Memilih dengan cara tertentu suara tidak sah yaitu coblos semua atau tidak datang, (Golput), atau memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu maka bisa dipidanakan, itu untuk money Politics perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, nah termasuk dalam hal ini adalah kalau kita memaksa orang lain untuk memilih atau tidak, memilih gercos ini gerakan coblos semua adalah gerakan politik kesadaran warga, suatu bentuk perlawanan terhadap rezim yang dengan seenaknya membuat sistem Pilkada ini tidak lagi demokratis.
Apakah pasal 33 undang-undang Dasar 45 diterapkan ? jawabannya tidak.
Ichsanuddin Noorsy orang yang hadir berkali-kali di Mahkamah Konstitusi untuk menentang semua kebijakan, jelasnya.
Di mana semua sumber daya alam digeser pada kekuatan korporasi, sayang mereka yang bergelar muslim itu justru menyerahkannya kepada korporasi, pungkasnya.
Pada kesempatan kedua dalam acara ini Lebih lanjut Ichsanuddin mengatakan bahwa ketika Rasulullah hijrah didirikanlah masjid, maka setelah mendirikan masjid didirikanlah pasar maka berikutnya adalah soal air, apa poinnya setelah politik berikutnya adalah soal Ekonomi.
Jadi ketika anda hanya bicara politik tanpa ekonomi Bung Hatta menyatakan Kalau anda hanya bicara politik tanpa ekonomi di sebelahnya maka sesungguhnya kita belum merdeka.
Ichsanuddin Noorsy menyatakan sejak yang namanya KMB hingga hari ini sesungguhnya terbukti Indonesia belum merdeka. Bagaimana soal kelas menengah turun berapa juta datanya macam-macam BPS bilang, 9 juta, dari sumber lain Bilang 10 juta, sementara ada yang lain lagi bilang sekian juta, kita tidak tahu. Itu bukti bahwa sesungguhnya Indonesa tidak mampu menunjukkan data-data yang aktual dan akurat.
Selama Indonesia tidak pernah mampu menunjukkan data yang aktual dan akurat tidak ada kebijakan yang afirmatif, sungguh-sungguh kecuali proses memanipulasi untuk mengeksploitasi dan membodohi sampai saat ini terus berlanjut, sudah terjadilah pada sumber daya alam.
Gercos itu tidak hanya dilakukan pada 2024, Gercos itu sudah ada dilakukan sejak 1977 hingga hari ini, maknanya adalah sama dengan melawan sistem yang rusak ditambah menolak tokoh yang buruk. *** Iws
Copyright 2024 All Rights Reserved Sketsa Media Nusantara
RedaksiFacebook Twitter WhatsApp Bagikan:
Nasional View