Jelang Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu DKI Jakarta Rakor Kehumasan

SKETSANUSANTARA.COM-JAKARTA
Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta, menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan integritas para anggota Bawaslu menjelang Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa anggota Bawaslu harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat diinterpretasikan sebagai keberpihakan politik.

“Saya ingatkan kepada semua anggota Bawaslu untuk tidak nongkrong di kafe yang berpotensi mempertemukan kita dengan tim sukses paslon tertentu, dan hindari mengenakan pakaian berwarna yang terkait dengan paslon atau partai politik,” tegas Munandar Nugraha dalam acara Rakor kehumasan Bawaslu DKI Jakarta di hotel Grand Kemang , Kamis (19/9).

Beliau juga menekankan bahwa netralitas adalah fondasi penting dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Quin Pegagan selaku penanggung jawab kegiatan dan Anggota Bawaslu DKI Jakarta mengatakan,
“Humas memiliki peran penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam melawan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik,”

Afifudin selaku Kepala Bagian Humas Bawaslu DKI Jakarta melaporkan bahwa kegiatan ini bersumber dari dana hibah pilkada DKI Jakarta dan tujuan di adakan kegiatan ini untuk meningkatkan efektivitas kehumasan serta untuk menyelaraskan kegiatan kehumasan dari mulai Bawaslu DKI Jakarta sampai ke Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan juga merumuskan langkah strategis dalam kehumasan untuk pilkada serentak yang akan di gelar tanggal 27 November 2024.

Paparan dari narasumber ,
Malinformasi adalah informasi yang benar, tetapi digunakan dalam konteks yang salah untuk menimbulkan kerugian atau kebencian.
Shinta juga mengingatkan tentang dampak nyata hoaks, seperti kerusuhan di Papua pada 2019 yang dipicu oleh berita palsu mengenai tindakan rasisme. Hoaks tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu aksi protes serta kerusuhan besar di berbagai wilayah Papua.

“Kerusuhan di Papua adalah salah satu contoh bagaimana disinformasi dapat memicu konflik besar dan merusak stabilitas sosial. Di masa Pilkada, kita harus ekstra waspada terhadap penyebaran informasi yang salah,” jelas Shinta. (AW)