Rumah Restorasi Indonesia Giat Diskusi Dan Bedah Tentang Arah Baru Pembangunan Nasional

JAKARTA – Dilansir dari laman Parahyangan -Pos.com. Rumah Restorasi Indonesia (RRI), membedah tentang ‘Arah Baru Pembangunan Nasional’, Sabtu (18/11/2023) di Padepokan Antasari, Jakarta Selatan.

Menurut, Imron F Syam, salah satu pendiri Rumah Restorasi Indonesia (RRI), bahwa kegiatan diskusi ini dalam rangka uji police brief (uji public) dari salah satu hasil kajian Rumah Restorasi Indonesia, sekaligus milad RRI.

Senada dengan Imron, Direktur Eksekutif Rumah Restorasi Indonesia (RRI), Nur Indah Fitriani, bahwa Rumah Restorasi Indonesia merupakan lembaga pemikiran, untuk memberikan kontribusi pemikiran dari berbagai bidang bagi bangsa dan negera Republik Indonesia. Anggota Rumah Restorasi Indonesia sendiri lanjutnya, terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, dengan beragam latar belakang, ada dari akademisi, aktifis, jurnalis, dan lain sebagainya.

“Konstribusi kami melakukan berbagai kajian dengan beragam topik dan bidang, untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi bangsa dan negara Indonesia,”jelas Nur Indah Fitriani.

Acara diskusi yang dimoderatori oleh Zainal Abidin Riam ini, menghadirkan narasumber, Lukman Hakim Hasan selaku pendiri Rumah Restorasi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Solo (UNS), Syafinuddin Al-Mandari (Ketua Kompartemen Kajian Rumah Restorasi Indonesia), Suryadi Naomi (salah satu pendiri Rumah Restorasi Indonesia dan dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta).

Menurut Syafinuddin, rangkaian kegiatan ini tidak lepas kaitannya dengan pilpres kedepan, RRI mencoba memberikan sumbangsih pemikirannya, sesuai dengan hasil kajian yang dihasilkan RRI, yaitu ‘Arah Baru Pembangunan Nasional.’

Hal ini lanjut Syafinuddin, melihat kondisi berbangsa dan bernegara, situasi nasional saat ini, dimana ada kegamangan dalam landskap politik modern, yang justru dilaksanakan dengan cara-cara yang primitif. Sejak adanya pemilihan presiden secara langsung, arah pembangunan hanya ditentukan oleh sekelompok orang, sependek itulah negara dirancang.

Sementara itu, narasumber berikutnya, Lukman Hakim Hasan, bahwa kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045, kurang lebih dua puluh dua tahun lagi kita akan memasuki satu abad Indonesia. Pertanyaanya adalah, apakah dalam kurun waktu tersebut, hal yang kita diskusikan masih sama saja dengan yang kita diskusikan hari ini. Kalau tahun 2045 kita masih mendiskusikan hal yang sama dengan hari ini, berarti Indonesia tidak mengalami kemajuan yang berarti, bisa dikatakan sebagai bangsa yang gagal.

Oleh karena itu, lanjut Lukman Hakim, pertarungan pilpres 2024 ini sangat penting, siapapun yang terpilih nanti untuk bisa membawa Indonesia kearah yang lebih maju dan lebih sejahtera. Indonesia hari ini sedang mencari pemimpin yang bisa membawa Indonesia bisa lebih jaya.

Terkait arah pembangunan nasional menurut Lukam Hakim, praktis pasca reformasi perencanaan arah pembangunan tidak seefektif pada masa Orde Baru (orba) dengan GBHN nya. Dokumen perencanaan semuanya normatif, setelah reformasi dengan segala perubahanya ternyata tidak merubah segalanya.

Oleh karena itu harus ada kemauan, kita harus merubah dengan caranya sendiri, tidak lagi tergantung kepada tekanan-tekanan asing, agar kita bisa terlepas dari keterbelakangan.

Sementara itu, Suryadi Naomi dalam kesempatan tersebut lebih menyoroti sistem birokrasi yang ada saat ini. Menurut Suryadi yang banyak berkecimpung sebagai konsultan, banyak berinteraksi dengan birokrat, sehingga paham betul kondisi birokrat yang ada saat ini, justru sangat menyedihkan.

Bangsa Indonesia memerlukan sebuah arah pembangunan nasional yang tepat. Arah pembangunan nasional yang dapat menjadi pijakan bagi proses pencapaian kesejahteraan, sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Semenjak merdeka, Indonesia memilih mengelola pembangunan dengan proses yang terencana dengan berbagai model, diantaranya ; Plan Produksi Tiga Tahun Republik Indonesia (1947 – 1950), Rencana Produksi Tiga Tahun (1948 – 1950), Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956-1961), Gari Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (1961-1969), Repelita I – VII dalam Garis Garis Besar Haluan Negara atau GBHN (1971-1998), dan Rancangan Strategis Nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah Nasional (RPJP, RPJM Nasional) pada era reformasi (1999-sekarang).

Police Brief Konsep Arah baru Pembangunan Nasional yang diterima Parahyangan Post, terdiri dari 16 halaman, berisi tentang berbagai langkah-langkah dan arah pembangunan dalam berbagai bidang yang disorotinya, merupakan hasil kajian Rumah Restorasi Indonesia, dan hasil kajian pertama yang di ujikan kepada publik, untuk mendapat respon, saran dan kritik dari berbagai pihak. Dan masih ada beberapa hasil kajian lagi yang akan terus di-diskusikan kedepannya, sebagai bentuk sumbangsih pemikiran Rumah Restorasi Indonesia. (*)