Dr. Muammil Sunan, SE., MP
Akademisi Unkhair
Sketsa Nusantara – Visi misi pemerintahan kota Ternate yakni Ternate Mandiri dan Berkeadilan (Ternate ANDALAN) mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam program pembangunan yang direncanakan selama periode kepemimpinan Walikota M. Tauhid Soleman. Dalam visi Ternate ANDALAN terdapat kurang lebih delapan misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan. Misi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemerintahan kota untuk mencapai visinya.
Dari delapan misi Ternate ANDALAN, terdapat satu misi yakni Faduli BaHiM (Batang Dua, Hiri, dan Moti). Misi tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan dari setiap kebijakan pembangunan kota. BaHiM sebagai wilayah terluar membutuhkan perhatian serius dari Walikota M. Tauhid Soleman agar selalu berlaku adil dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan sosial. Namun, hingga berakhirnya masa jabatan M. Tauhid Soleman, visi dan misinya dalam menciptakan kemandirian dan keadilan bagi seluruh masyarakat kota Ternate belum terwujud.
Jika ditelusuri dari setiap kebijakan pemerintah kota Ternate semasa kepemimpinan M. Tauhid Soleman, tidak ada satu pun misi yang berhasil diwujudkan, bahkan banyak kebijakan yang tidak untuk kepentingan publik.
Padahal, kebijakan publik adalah buah dari kontrak antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan agar kehidupan masyarakat semakin membaik.
Sayangnya, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai visi misi Ternate ANDALAN, termasuk misi Faduli BaHiM. Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Ternate selama ini dinilai semakin jauh dari kondisi riil kehidupan masyarakatnya.
Kebijakan publik memegang peran vital dan berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya agar visi misi Ternate ANDALAN yang tertuang dalam dokumen kebijakan (RPJMD) bisa mencapai tujuan melalui proses implementasi. Meski demikian, kebijakan publik yang dihasilkan kadang tidak pernah berbanding lurus dalam proses implementasinya.
Walikota M. Tauhid Soleman telah ingkar janji karena kebijakan-kebijakannya sangat tara Faduli BaHiM, sehingga kebijakan pembangunan selama kepemimpinannya merupakan kebijakan “pembangunan tanpa perasaan”.
Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada di kota Ternate, yakni pusat kota dengan wilayah terluar/pinggiran. Faduli BaHiM diharapkan bisa menciptakan pemerataan infrastruktur sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun faktanya, kebijakan pemerintah kota yang tidak berpihak kepada BaHiM hanya menjadi janji-janji politik M. Tauhid Soleman kepada masyarakat untuk meraih suara dalam Pilkada.