Bulan: Juli 2024

KOLABORASI MULTIPIHAK MENJADI KUNCI PENINGKATAN INVESTASI HIJAU

KOLABORASI MULTIPIHAK MENJADI KUNCI PENINGKATAN INVESTASI HIJAU

Sketsa Nusantara.com – Investasi hijau sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya akan tercipta jika semua stakholders bergerak dalam satu orkrestrasi, baik dalam perencanaan-penganggaran maupun penyusunan dan implementasi kebijakan. Pesan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Diseminasi Kajian bertajuk “Investasi Hijau dalam Mitigasi-Adaptasi Perubahan Iklim: Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah” yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 30 Juli 2024 bertempat di Kuningan, Jakarta.

Turut hadir sebagai penanggap dalam seminar ini, Vivi Yulaswati (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas RI,  Endah Tri Kurniawaty (Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup [BPDLH]),  Nurdiana Darus (Wakil Ketua Pembangunan Berkelanjutan APINDO,  Gita Syahrani (Head of Executive Board Kualisi Ekonomi Membumi),  dan  Direktur Eksekutif, KPPOD Herman Suparman.
Kajian ini merekomendasikan Pembentukan peraturan perundang-undangan payung untuk adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim. Selain itu, perlu perumusan perencanaan dan kebijakan serta kelembagaan investasi hijau yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengagan memperhatikan keselarasan dengan perencanaan nasional dan daerah. 
Menanggapi Kajian KPPOD, Vivi Yulaswati menegaskan bahwa kajian ini merupakan masukan penting bagi perumusan kebijakan investasi Indonesia di masa mendatang. “Kolaborasi dari dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai bentuk pembiayaan masih sangat dibutuhkan. Tentunya ke depan membangun iklim investasi dan ekosistem yang kondusif masih terus didorong.” ujar Vivi.
Endah Tri Kurniawaty juga menyebutkan bahwa pada saat ini BPDLH memiliki skema insentif mendukung investasi hijau, baik kepada pemda yang memiliki komitmen khusus terhadap pengurangan emisi dan bagi entitas usaha yang memiliki konsen terhadap ESG. Semakin kecil komitmen pemda, maka uang yang diberikan juga semakin kecil. “Setiap insentif yang kami berikan, kami berkolaborasi dengan kementerian/lembaga pengampu. Saat ini juga kami mencoba untuk membantu UMKM bagaimana kemudian mereka mengintegrasikan ESG dalam usahanya, kita berikan insentif kepada UMKM untuk mencapai level tertentu dalam ESG,” jelasnya.
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Berkelanjutan APINDO, Nurdiana Barus, turut menjabarkan betapa pentingnya investasi bagi keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. “Tujuan dan roadmap harus jelas, kemudian ada transparansi atas roadmap investasi hijau yang ada. Sebab ini potensinya sangat besar dan demand-nya sangat tinggi.” kata Nurdiana.
Senada dengan Nurdiana, Gita Syahrani mengingatkan bahwa penting bagi pemerintah untuk menyiapkan skema insentif bagi pelaku usaha yang telah menjalankan sustainability report. “Jadi kalau kita lihat core elements (sustainablility report-red), apakah strategi implementasinya bisa disinkronkan? Dimana pemerintah memberikan insentif, tidak hanya dari sisi kebijakan fiskal, tapi turun hingga level apresiasi daerah, itu bisa membantu pelaku usaha yang berkomitmen dan paralel memberikan sinyal pada masyarakat sipil bahwa spektrum yang perlu dibantu dari kapasitas filantropi dan grants adalah yang memang layak. Kalau sekarang nampak terpecah-pecah, seperti misalnya pemerintah mengatur soal energi padahal pelaku usaha maunya yang lain”, jelas Gita.
Sebagai penutup, Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyebutkan bahwa penataan investasi hijau memerlukan penataan kebijakan hingga kelembagaan yang adaptif dengan situasi dunia saat ini.”Ada problem tumpang tindih yang terjadai dalam pengawasan  dan pembinaan, kami melihat ini akan menjadi masalah bagi Presiden baru dan semua kepala daerah yang baru besok (Pasca Pilkada serentak-red). Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk melihat lagi UU Pemda, terutama pada bagian lampiran agar benar-benar patuh pada pembagian urusan yang benar-benar adil dan berkeseimbangan, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi memberikan akses kepada kelompok masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam tata kelola itu,” pungkas Arman.

Pelaku Usaha Bakso Kesulitan Urus Sertifikasi Halal, Ini Penyebabnya

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA–Bakso menjadi makanan yang digemari hampir semua kalangan. Penjual bakso pun mudah ditemui.

Meski menjadi makanan populer, tetapi masih banyak pelaku usaha bakso baik kedai maupun gerobak keliling yang belum menggantongi sertifikat halal. Padahal sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH), bakso merupakan produk pangan yang wajib bersertifikat halal sebelum Oktober 2024.

Di Jakarta, pelaku usaha bakso pun amat sedikit yang sudah menggantongi sertifikat halal dari pemerintah. Apa penyebabnya?

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Deden Edi Sutrisna mengungkapkan penyebabnya. Menurut Deden, di Jakarta hingga saat ini belum ada jasa penggilingan daging yang bersertifikat halal.

Hal ini diungkap Deden saat memberi sambutan pada Seminar Halal “Mewujudkan Penggilingan Daging Bakso Bersertifikat Halal di Wilayah Jakarta” di Sunlake Hotel Sunter, Jakarta Utara, Selasa (30/7/2024).

“Di Jakarta, kami belum menemukan penggilingan daging halal yang dapat digunakan para pelaku usaha bakso. Dan tentunya sangat berpengaruh dalam proses sertifikasi halal dan ketersediaan bakso halal di masyarakat,” ungkap Deden.

Dikatakan Deden, sebetulnya banyak pelaku usaha bakso yang sudah mengajukan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI Jakarta. Para pelaku usaha bakso tersebut sebagai besar masih menggiling daging sapi bahan membuat bakso di jasa penggilingan umum.

“Karena penggilingan daging tersebut belum halal, maka kami belum bisa meloloskan para pengusaha bakso tersebut untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelas Deden.

Maka, diselenggarakan seminar halal ini merupakan ikhtiar mencari solusi. Seminar ini, kata Deden, diikuti oleh 130 peserta yang sebagian besar pelaku usaha bakso di Jakarta.

“Seminar ini dirancang dan timbul karena kegelisahan kami selaku LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang langsung berhadapan dengan para pelaku usaha di lapangan,” ujar Deden.

Ketua Asosiasi Mie dan Bakso Seluruh Indonesia Lasiman menyambut baik gelaran seminar halal yang diselenggarakan MUI Provinsi DKI Jakarta ini. Lasiman mengaku, saat ini memang amat sedikit penggilingan daging halal. Sehingga ini menjadi penyebab belum banyak pelaku usaha bakso yang memperoleh sertifikat halal.

“Jadi pedagang bakso seluruh Indonesia itu persentase sertifikasi halalnya tidak lebih dari satu setengah persen,” kata Lasiman.

Untuk mengatasi problem ini, Lasiman mengajak semua pihak untuk mewujudkan penggilingan daging bersertifikat halal di berbagai tempat. Asosiasi yang dia pimpin pun sedang mengupayakan penyediaan alat penggilingan daging dengan harga terjangkau.

Sementara itu, narasumber lain Perwakilan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Provinsi DK Jakarta Aceng Zaini menyampaikan langkah konkret.

Pihak Pemprov DK Jakarta siap berkolaborasi pengadaan penggilingan daging halal di setiap kecamatan.

“Pemprov DKJakarta siap membangun fasilitas penggilingan bakso yang memenuhi standar halal dengan pengawasan secara ketat agar sesuai dengan aturan halal,” jelas Aceng.

Selain itu, hadir pula narasumber Ketua Umum MUI DK Jakarta KH Muhammad Faiz, Sekretaris Umum MUI DK Jakarta KH Auza’i Mahfudz, Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin, dan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi DK Jakarta Renova Ida Siahaan.

Pada kesempatan ini, Ketum MUI Jakarta Muhammad Faiz berbagi cerita pengalaman saat bertugas sebagai petugas sertifikasi halal LPPOM MUI. Ia pernah mengunjungi perusahaan pemotongan sapi di luar negeri yang dinilai sangat mementingkan aspek halal dan kesehatan.

Sementara Sekum MUI Jakarta, KH Auza’i Mahfudz menyampaikan materi tentang kriteria hewan yang halal dikonsumsi umat Islam.*

Egi Idfrian Saputra : Permohonan Paspor Biasa Dapat Diajukan WNI, di wilayah Indonesia ataupun Luar Wilayah Indonesia

SKETSANUSANTARA.COM-Mengenal lebih dekat Egi Idfrian Saputra Suhaedy, A.Md.Im.,S.H.,M.Si, Kepala seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan kantor imigrasi kelas 1 non TPI kota Tangerang, Yang berkantor Di jalan taman makam pahlawan taruna no.10 Sukasari kecamatan Tangerang kota Tangerang provinsi Banten. Senin 29 Juli 2024.

ketika ditemui awak media disela sela kesibukannya, Beliau menyampaikan, Banyak hal tentang informasi terbaru yang ada di Imigrasi, Adapun Tugas Dan Fungsi Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan antara lain :

Bertugas Melakukan pelayanan Dokumen Perjalanan, Adapun Fungsi nya sebagai berikut :

  • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan ajudikasi dokumen perjalanan
  • Pelayanan paspor
  • Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi Orang Asing.

Berikut ulasan terkait perbedaan antara kantor Imigrasi TPI dan Non TPI :

  • Kantor Imigrasi TPI Kantor Imigrasi TPI adalah kantor yang memiliki fasilitas Tempat Pemeriksaan Imigrasi di lokasi-lokasi strategis seperti pelabuhan laut, bandara, pos lintas batas, atau tempat lain yang dijadikan sebagai titik masuk dan keluar wilayah Indonesia.
  • Fungsi utama dari kantor TPI adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang masuk dan keluar dari Indonesia, termasuk pemberian visa dan izin tinggal.
  • Kantor Imigrasi Non TPI Sebaliknya, Kantor Imigrasi Non TPI tidak memiliki fasilitas Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kantor ini umumnya berada di lokasi yang tidak langsung berbatasan dengan pintu masuk internasional.
  • kantor Non TPI tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan keimigrasian, seperti pengurusan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan tugas-tugas administratif lainnya yang berkaitan dengan keimigrasian.

Adapun ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

  • Permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia, di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia
  • Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, paspor biasa electronik dan paspor biasa non electronik
  • Paspor biasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas, Paspor biasa elektronik dengan mengunakan lembar laminasi dan paspor biasa elektronik dengan mengunakan lembar polikarbonat
  • Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mengunakan sistem informasi manajemen keimigrasian

Egi Idfrian Saputra Suhaedy, A.Md.Im.,S.H.,M.Si, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI kota Tangerang Menambahkan,
Seiring penerapan sistem penerbitan paspor berbasis biometrik di tahun 2006, menteri hukum dan HAM RI melalui keputusan menteri nomor M.08-IZ.03.10 tahun 2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang juga dipertegas dengan peraturan dirjen imigrasi nomor : F – 960.IZ.03.02 tahun 2006 telah menetapkan bahwa pemberian paspor di wilayah Indonesia dapat dilaksakan tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera di dalam kartu tanda penduduk.

Dengan kebijakan ini, maka seluruh pemohon paspor selama berada di wilayah Indonesia dapat melakukan permohonan paspor dimanapun tanpa mempertimbangkan wilayah KTP asal domisili pemohon tersebut berasal.

Kebijakan ini sangat diapresiasi oleh semua kalangan masyarakat, dikarenakan memberikan kemudahan bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan paspor dimana aja.

Semoga dengan apa yang sudah sampaikan ini masyarakat dapat lebih mudah menavigasi proses keimigrasian dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing masing.” Ujar Bang Egi Panggilan akrabnya.(*)

Sultoni Ketum PB KAMI dorong Kapolda Metrojaya dan Kapolda Banten Serius Ungkap Kasus Oli dan Spare part Palsu

SKETSANUSANTARA.COM- Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni mendorong Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Karyoto dan Kapolda Banten Irjen (Pol) Suyudi Ario Seto Brantas Peredaran oli dan spare part palsu berada di wilayah hukum masing-masing karena sudah sangat meresahkan masyarakat.

Sultoni berharap, Irjen (Pol) Suyudi Ario Seto melakukan gebrakan dengan mengungkap produsen dan jaringan pengedar oli dan spare part palsu.

“Kami mengapresiasi Kapolda Banten sebelumnya, Irjen (Pol) Abdul Karim yang saat ini promosi menjadi Kadiv Propam Mabes Polri. Kinerja bagus mengungkap peredaran oli palsu perlu dilanjutkan,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Selasa (30/7/24).

Sultoni menjelaskan, berdasarkan investigasi internal yang sudah dilakukan, masih banyak pabrik oli palsu yang saat ini beroperasi di wilayah Banten.

“Seperti yang sudah disampaikan dalam aksi unjuk rasa PB KAMI di Gedung merah Putih KPK RI, ada dugaan konsorsium pembuatan oli dan spare part palsu yang masih beroperasi di wilayah Tangerang dan Banten

“Konsorsium ini diduga dipimpin seorang pengusaha berinisial Y dari PT NDK. Untuk itu, kami mendorong Polda Metro Jaya dan Polda Banten melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada oknum-oknum pengusaha oli dan spare part palsu yang masih nekat beroperasi,” terangnya.

Menurutnya, PT NDK yang diduga milik saudara Y melakukan kegiatan pemalsuan oli dan sparepart palsu dengan menggunakan brand Honda (AHM).

“Menurut informasi dari masyarakat lokasi pembuatan oli palsu dan spare part palsu ini berada di Pergudangan Sentral Kosambi Blog G, Nomor: 5, Kota Tangerang dan gudang di Blok H1L, H1M, H6E, H6F, H6G, Blok H3 dan kawasan Blok L1, L2, dan L6 yang berlokasi di Pantai Indah Dadap,” ungkapnya.

Ia berharap, lokasi ini harus menjadi konsentrasi para penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penangkapan para mafia pembuat oli dan spare part palsu.

“Saya akan terus mengawasi dan melaporkan para mafia pembuat oli dan spare part palsu kepada penegak hukum lainnya,” bebernya.

Ia menegaskan, penegakan hukum ini kepada para pelaku tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa pengendara ini dilakukan dengan tanpa pandang bulu.

“Pelaku harus dihukum berat, termasuk jika saudara Y terbukti menjadi aktor intelektual pemalsuan oli dan spare part palsu karena sudah secara nyata menyebabkan kerugian negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Dr Rasminto Tekankan Pentingnya Panwaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2024

SKETSANUSANTARA.COM-AKARTA- Terjadinya sengketa dalam Pilkada serentak 2024 menjadi sebuah keniscayaan, maka panitia pengawas Adhoc harus memiliki kapasitas dalam prinsip penyelesaian sengketa tersebut.

“Prinsip dasar penyelesaian keberatan dan sengketa Pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan dan didengar”, ucap Akademisi Universitas Islam 45 (Unisma), Dr Rasminto dalam Rakor hukum penyelesaian sengketa Bawaslu kota administrasi Jakarta Selatan, (29/7) di hotel Ibis Style Simatupang, Jakarta Selatan.

Baginya, Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang tak jarang menghadirkan konflik dan sengketa.

“Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu yang dirancang oleh KPU di dalamnya, selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang memicu konflik dan sengketa”, jelasnya.

Menurutnya, sengketa dapat terjadi antar peserta Pemilu dan peserta dengan penyelenggara Pemilu.

“Sebab, karena adanya hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU maupun berita acara yang dibuat KPU”, tandasnya.

Ia melanjutkan, sengketa Pemilu di Indonesia dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil Pemilu.

“Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi hingga pelanggaran pidana”, katanya.

Ia berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sesuai jadwal dan mekanisme prosedur yang ada dalam perundang-undangan kepemiluan.

“Jelas ya penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan ajudikasi dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari, permohonan pengajuan sengketa paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun Surat Keputusan oleh KPU, semoga Pilkada serentak berjalan aman dan damai khususnya di DKJ”, tutupnya.

Menuju Pemilihan Serentak 2024,Bawaslu Jaksel Raker Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Mekanisme Pelaporan Hasil Mediasi

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA
Dalam rangka menghadapi Sengketa Pemilihan serentak 2024 di kota Jakarta yang akan diadakan tanggal 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan
mengadakan kegiatan “Rapat Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa
“Mekanisme Pelaporan Hasil Mediasi ”,

Kegiatan dilakukan pada hari Senin
,tanggal 29 Juli 2024
bertempat di Hotel IBIS Styles Jakarta Simatupang
Jl Cilandak Tengah No 23 Cilandak Barat Jakarta Selatan.

Andi Maulana selaku pemangku kegiatan dan anggota Bawaslu Jakarta Selatan menekankan bahwa
kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas, agar jajaran pengawas di tingkat kecamatan siap apabila menghadapi sengketa di kemudian hari.

“Kemampuan, keterampilan jajaran divisi hukum harus dipupuk, dipelihara, dan diperkuat, seperti kemampuan mediasi menyelesaikan sengketa ,” ujarnya.

Lebih lanjut Andi menjelaskan kegiatan ini adalah bagian dari pemetaan potensi permasalahan hukum. “Kita bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan, dan percaya diri terhadap proses yang sudah kita lakukan,”

Dalam kegiatan ini para panwascam langsung melakukan simulasi penyelesaian sengketa.

Andi mengingatkan agar selalu kompak dalam menghadapi permasalahan apa pun dan serta menjaga soliditas.

Dalam kegiatan ini untuk penguatan kapasitas panwascam, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang nya yakni DR Rasminto dan DR Lili Romli.

Atiq selaku ketua Bawaslu Jakarta Selatan berpesan bahwa keterbukaan dan transparansi adalah kewajiban.

Adapun peserta dalam kegiatan ini dihadiri Quin Pegagan selaku anggota Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Selatan, BPP Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Ketua dan Kordiv Penanganan Pelanggaran (PP) & Penyelesaian Sengketa (PS) Panwaslu Kecamatan Se-Jakarta Selatan, Staf Teknis Bawaslu Kota Jakarta Selatan,Vote Indonesia, Organisasi masyarakat dan unsur media.(AW)

Khitan Massal Rumah Zakat ,Bahagianya Warga Jaksel

SKETSANUSANTARA.COM – Kebahagiaan terpancar dari wajah warga Jakarta Selatan yang mengikuti kegiatan khitan massal yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia Niaga dan Kecamatan Pasar Minggu. Acara ini diadakan di Kantor Kecamatan Pasar Minggu pada hari Minggu, 28 Juli 2024.

Khitan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Selain sebagai kewajiban syariat, khitan juga berfungsi sebagai sarana untuk kesehatan. Namun, proses khitan memiliki biaya yang cukup tinggi, yang menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu. Untuk membantu mereka yang kesulitan ekonomi dalam melaksanakan kewajiban ini, Rumah Zakat bersama PT. Pupuk Indonesia Niaga dan Kecamatan Pasar Minggu mengadakan khitan massal gratis.

Sebanyak 37 peserta yang mendaftar dalam kegiatan ini dikumpulkan di Kantor Kecamatan Pasar Minggu. Para peserta merupakan warga yatim dan dhuafa yang terkendala dalam melakukan khitan karena alasan ekonomi. Acara dimulai dengan doa keselamatan yang dipimpin oleh ustadz Nurhasan. Setelah itu, acara diresmikan oleh Bapak Camat Pasar Minggu, yaitu Bapak Arief Wibowo. Turut hadir juga Ibu Sekcam, Ibu Rizki Noviana Purnama, serta perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia Niaga.

Para peserta sangat senang dengan kegiatan ini dan berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan keberkahan bagi mereka. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada PT. Pupuk Indonesia Niaga atas program yang sangat bermanfaat ini.

Silaturahmi Ilham Akbar Habibie

SketsaNusantara.com
Siang itu, Rabu 24 Juli 2024, cuaca begitu cerah, namun tidak terasa terik. Para santriwan dan santriwati lalu Lalang dan berkerumun di komplek Pesantren. Mereka yang berkerumun umumnya sambil membaca dan menghafal al-Quran, ada juga yang sekedar ngobrol-ngobrol. Sementara di sudut lain, santriwan bergegas untuk berwudlu untuk menunaikan solat Zuhur. Seperti biasa, santriwan solat berjamaah di masjid utama Pesantren, sementara santriwati di masjid khusus santriwati.

Itulah suasana yang dapat disaksikan menjelang kedatangan Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, Dipl.-Ing ke Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya. Silaturahmi Pak Ilham dengan keluarga besar Pesantren yang terdiri dari Civitas Akademika dan IKAPPI 67 ini bermula dari komunikasi yang terjadi dengan Kang Bah Asep Lukman sekitar 10 hari sebelumnya. Kang Asluk—demikian panggilan akrabnya—adalah Koordinator Lapangan Relawan Ilham Habibie (RIL Habibie) yang dibentuk dalam rangka pencalonan Pak Ilham sebagai gubernur Jawa Barat.

Melalui saluran telepon, Kang Asluk menyampaikan rencana Pak Ilham untuk bersilaturahmi dan memberikan Kuliah Umum di Pesantren. Sebagai intelektual yang memiliki reputasi internasional, Pak Ilham bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan gagasannya mengenai Pembangunan Jawa Barat ke depan, utamanya yang terkait langsung dengan peran Pesantren. “Pak Ilham ingin menyampaikan ceramah terkait industri dan pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan Jawa Barat sebagai ujung tombak Indonesia Emas 2045,” jelas Kang Asluk yang lebih suka disebut pemain politik daripada disebut politisi.

Informasi dan tujuan dari rencana kedatangan Pak Ilham itu segera saja disampaikan di Group WhatsApp IKAPPI dan juga langsung ke Mudirul ‘Am Pesantren. Pengurus IKAPPI menyambut baik rencana itu. “Sebentar, cek agenda Pesantren,” balas Mudirul ‘Am Ustadz Asep Abdul Hamid melalui WhatsApp. Namun tak lama kemudian, “Siap Kang Ian. Apa yang harus disediakan dan disiapkan?” “Kita hanya menyiapkan Audien yang meriah dalam posisi Pak Ilham sebagai kandidat gubernur Jawa Barat,” balasku.

Tak lama setelah itu, sejumlah persiapan dan koordinasi kami lakukan agar rencana kehadiran Pak Ilham dapat disambut dan difasilitasi dengan semestinya, seperti menyambut tokoh-tokoh nasional lainnya. Publikasi acara melalui flyer kami sebar melalui beberapa Group WA dan media sosial, terutama Facebook. Komunikasi dengan RIL Habibie terus terjalin untuk memastikan acara berlangsung dengan seksama.

Pak Ilham Tiba
Selepas Zuhur, sekitar pukul 12.35, Pak Ilham dan rombongan tiba di Pesantren. Rupanya Pak Ilham lebih memilih untuk solat terlebih dahulu di Masjid daripada masuk ke ruang Mudirul ‘Am yang sudah disiapkan sebagai tempat penyambutan dan pertemuan awal. Kami juga turut mengantar Pak Ilham ke Masjid sambil ngobrol selama berjalan dari pelataran pintu utama hingga teras masjid.

Pak Ilham yang sudah selesai solat, kami segera arahkan ke ruang Mudirul ‘Am. Beberapa Ustadz dan Pengurus IKAPPI turut menyertai Mudirul ‘Am mengobrol ringan dengan Pak Ilham, baik seputar jajak histori Pesantren maupun proyeksi Pak Ilham sebagai kandidat calon gubernur Jawa Barat. Setelah cukup obrolan itu dan di GSG Amienullah sudah terkondisikan, kami segera bergeser ke acara utama.

Sekitar 300 orang sudah duduk dengan tertib, termasuk unsur PD dan PC Persis Kota Tasikmalaya dan rangkaian acara inti pun dimulai. Mendapat kesempatan pertama memberikan sambutan, di hadapan Pak Ilham yang tak lain adalah Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, saya menyampaikan dua kenangan. Pertama, kenangan sebagai tim peneliti di The Habibie Center dalam kurun 2007-2010. Kedua, cerita Ustadz Shiddiq Amien saat kuliah—sekitar 1995—mengenai rencana menghadirkan Pak BJ Habibie untuk meresmikan Masjid Pesantren. Namun, hingga beberapa bulan kemudian, rencana itu tak terealisasi. “Boleh jadi kehadiran Pak Ilham hari ini melunasi rencana Pak BJ Habibie yang tidak jadi sekitar 30 tahun lalu,” jelasku yang disambut tepuk tangan.

Sementara itu, dalam sambutan singkatnya, Mudirul ‘Am menyatakan rasa haru atas kehadiran Pak Ilham. Setelah bercerita sedikit mengenai jejak histori Pesantren, seraya mengenang kehadiran Pak Anies Baswedan, sekitar November 2023, tiga bulan menjelang Pilpres. “Setelah Pak Anies hadir di Pesantren ini, tak lama kemudian dideklarasikan menjadi Capres. Mudah-mudahan Pak Ilham juga demikian,” jelasnya disambut tepuk tangan nan gemuruh.

Situasi Global
Dengan judul “Peran Pesantren Menuju Indonesia Emas” Pak Ilham mengawali paparannya mengenai situasi global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kita hidup dalam suasana yang rapuh, cemas, non-linier, dan tidak bisa dimengerti. Banyak factor yang mempengaruhi kondisi yang tidak diharapkan ini. “Semua itu terjadi karena pandemi Covid-19, perang, resesi ekonomi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, danperubahan iklim. Dengan dunia yang berubah sangat cepat, banyak pekerjaan yang akan hilang atau berganti,” jelasnya.

Fenomena lain yang teridentifikasi, lanjut Pak Ilham, antara lain tingkat depresi meningkat bahkan di usia remaja dan generasi muda dan kemajuan ekonomi dan teknologi tidak menjamin kebahagiaan sebuah negara. Namun demikian, “perkembangan teknologi yang terjadi juga dapat memberikan banyak dampak positif di berbagai sektor kehidupan,” tambahnya.

Pada bagian lain, Pak Ilham mengutip pernyataan Ayahanda BJ Habibie 27 September 2017 mengenai pentingnya memadukan Imtaq dan Iptek, bahwa orang yang hebat Imtaqnya tapi tidak tahu Iptek, dia tidak akan mampu menolong dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang ipteknya saja tetapi tanpa imtaq, bahaya, dia akan halalkan semua cara. “Perlu pengembangan sebanyak mungkin generasi muda yang memiliki keunggulan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa secara seimbang,” tegasnya.

Peran Pesantren
Dalam konteks itulah, Pesantren berperan. Proses pendidikan di pesantren yang berlangsung selama 24 jam, Pak Ilham menambahkan, berperan membentuk santri dalam aspek hard-skill, soft-skill, dan karakter. “Pendidikan di pesantren dapat mengadopsi pendidikan untuk membentuk generasi yang menguasai keterampilan abad 21 dengan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Mengambil contoh di Madrasah Technonatura dalam Project Based Learning: Pembuktian Kuman pada Tangan yang Tidak Dicuci, Pak Ilham memberikan contoh nyata kaitannya antara hadits tentang kebersihan lalu dilakukan projek riset sains sesuai tema. Hal ini tampak pada sepotong roti yang dipegang tangan yang kotor dan tangan yang dicuci menggunakan hand sanitizer yang dipaparkan dalam slidenya.

Pak Ilham menekan agar Pesantren dikembangkan menjadi salah satu pusat kemandirian, yang tetap menjaga keseimbangan Iptek dan Imptaq. Secara alami, pesantren telah membentuk sebuah ekosistem serupa ekosistem kehidupan dalam skala lebih kecil. “Penguatan ekosistem ini penting agar Pesantren dapat berperan lebih besar lagi, ekosistem pesantren perlu diperbesar dengan membangun jejaring dengan dunia industri dan dunia riset inovasi,” jelasnya.

Lebih dari itu, menurut Pak Ilham, pesantren perlu didorong melakukan kolaborasi dengan dunia industri dan dunia riset inovasi di sekitar yang memiliki kesesuaian dengan lingkungan daerah masing-masing. “Pada akhirnya, pesantren dapat menghasilkan santri dengan profil paripurna: memiliki keunggulan Iptek dan Imtaq, menjadi generasi mandiri, memiliki kemampuan memberi zakat, infaq, shodaqoh, dan menjadi teladan bagi sekitar,” pungkasnya.

Setelah sesi ceramah selesai, Pak Ilham kami ajak blusukan ke beberapa sudut Pesantren, termasuk lahan kosong yang direncanakan untuk dibangun dan lahan kolam renang yang masih batu pertama. “Batu pertama itulah yang perlu dilanjutkan oleh Pak Ilham menjadi batu kedua dan ketiga….,” selaku di tengah obrolan ringan sore hari yang disambut gelak tawa.

*Ian Suherlan: Ketua IKAPPI

MRR : Pilgub Sulsel 2024, Wacana Kotak Kosong Lempar Handuk Kepagian

SKETSANUSANTARA.COM-
MAKASSAR — Isu kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024 makin ramai diperbincangkan. Padahal, masih ada waktu satu bulan sebelum KPU membuka pendaftaran.

Hal itu menyusul dengan masifnya gerakan petahana Andi Sudirman Sulaiman berpasangan Fatmawati Rusdi yang mengincar hampir semua partai politik yang ada.

Sejauh ini pasangan tersebut sudah didukung Partai NasDem (17 kursi), Demokrat (7 kursi) dan PAN (4 kursi). Kemudian sekarang mengincar Gerindra, Golkar, dan PKS.

Kendati begitu, banyak pihak yang menilai bahwa wacana kotak kosong di Pilgub Sulsel akan sulit terwujud lantaran,l dinamika politik di tataran elite masih sangat dinamin. Setiap partai masih bisa mengubah arah dukungan mereka bahkan sehari sebelum pendaftaran pasangan calon di KPU.

Aktivis Politik, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, jangankan dalam hitungan bulan, bahkan dalam hitungan hari pun usungan parpol bisa berubah, bahkan bisa terjadi dalam hitungan jam.

Ia mencontohkan, pada tahun 2010 silam misalnya, dirinya pernah diusung oleh parpol non parlemen di Maros, namun berubah hanya dalam 30 menit sebelum pendaftaran di KPU ditutup.

“Lebih parahnya lagi, karena terjadi kekisruhan calon, yang menggantikan saya pun tak lolos dan dinyatakan gagal bertarung di Pilkada Maros 2010. Makanya mengapa isu kotak kosong ini begitu berhembus atau bisa dibaca dihembuskan jauh sebelum pendaftaran di KPU,” tutur Ramli dalam keterangan rilisnya, Ahad, 28 Juli 2024.

Menurut MRR akronim nama Muhammad Ramli Rahim, jika pun kemudian terwujud kotak kosong di Pilkada, itu pasti terjadi secara alamiah. Semua yang merasa pantas dan mau bertarung dalam kontestasi pastilah percaya bahwa dia mampu terjun ke lapangan dan bertarung dalam lintasan.

“Karena dalam dunia demokrasi saat ini, tak ada “Tumanurung” dan tak ada durian runtuh. Tak ada satupun kontestan yang “diam-diam baek” di rumah lalu diajak ikut pilkada. Jika pun pernah terjadi, mungkin hanya Anies Baswedan yang didatangi untuk dicalonkan 2007 silam,” kata Jubir Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin ini.

Lanjut dia, mereka yang percaya bahwa dirinya bisa masuk dalam kontestasi paling tidak telah pasang baligo, lobby kiri kanan dan tentu saja sudah menyiapkan “isi tas” yang menjadi bekal utama dalam pilkada.

“Pilkada pun sesungguhnya memiliki proses yang memungkinkan calon berkontestasi. Mereka yang tidak yakin dapat parpol atau lebih pede dengan dukungan masyarakat telah disiapkan jalur independen, mereka yang yakin dapat parpol juga disediakan jalur parpol, nah jika ternyata hanya ada satu calon, tetap bisa berlaga melawan kotak kosong,” bebernya.

Maka dari itu, MRR menuturkan, tak ada istilah begal-begalan dalam proses mendapatkan usungan, jika tak percaya diri lewat parpol, bisa menggunakan jalur independent. Akan tetapi jangan terlalu percaya diri bisa dapat dukungan parpol karena penentuan parpol ada di tangan DPP.

“Jangankan yang bukan anggota parpol, sekaliber ketua parpol pun bisa saja tak diusung partainya dengan banyak pertimbangan,” tandasnya.

Di sisi lain, MRR meyakini, waktu masih sangat panjang, masih ada satu bulan untuk meraih dukungan parpol. Kandidat ibarat lelaki yang berupaya memikat hati wanita cantik, mereka akan melakukan segala cara untuk menaklukkan sang wanita, jika perlu, mereka menggunakan jalur extra ordinary untuk mendapatkan sang wanita.

“Dan karena kandidat adalah lelaki, maka kandidat boleh berpoligami tapi partai yang jadi gadis cantik tak bisa poliandri,” imbuhnya.

Pada akhirnya, ditekankan mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) ini, semua tetap akan berjalan alami. Semua calon pasti akan berjuang, bermanuver, berkalkulasi, bersiasat.

“Namun, bagaimanapun akhirnya tak semua sukses. Kata pepatah Bugis, “pada lao teppada Upe”. Itulah mengapa masih sebulan pendaftaran issu kotak kosong tiba-tiba hadir menyeruak. Bisa jadi karena para kandidat itu sudah lempar handuk kepagian, mereka tak kuat bertarung hingga titik akhir lalu mereka berteriak curang,” pungkasnya.(*)

Bawaslu Jakarta Lakukan Penanaman Nilai Pancasila dan Pembinaan Mental Spiritual untuk Pemilihan Serentak 2024

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA
Dalam rangka penguatan kapasitas SDM seluruh jajaran Bawaslu se Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan ” Penanaman Nilai Pancasila dan Pembinaan Mental Spiritual Jajaran Bawaslu DKI Jakarta”.

Kegiatan dilakukan pada hari Ahad-Senin tanggal 28-29 Juli 2024 di Sunlake Hotel Jakarta Jl Danau Permai Raya Sunter Agung Jakarta Utara .

Tika Arisandi selaku Analisis SDM Aparatur Bawaslu Jakarta memberikan laporan kegiatan nya , bahwa peserta dalam kegiatan ini ketua dan anggota Bawaslu Se Jakarta ,Kepala Sekretariat Se Bawaslu Jakarta ,Kepala Bagian se Bawaslu Jakarta ,staf teknis se Bawaslu Jakarta , Kesbangpol DKI Jakarta serta unsur media .

Adapun narasumber yang mengisi kegiatan ini ialah Didik Suhartanto selaku Rektor Universitas Bung Karno mengisi materi Nilai nilai Pancasila dalam hidup berdemokrasi , Sitti Rakhman selaku pegiat pemilu dan Direktur Gardapoli mengisi materi penguatan mental jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi pemilihan serentak 2024 dan Drs Gunawan Zaini selaku pegiat pemilu mengisi materi tentang penguatan spiritualitas jajaran Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Reki Putera Jaya selaku Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Jakarta memberikan sambutan nya ,” Tahapan pemilihan serentak 2024 di Kota Jakarta saat ini penyerahan dukungan Paslon perseorangan, dan ini menjadi tugas kita untuk melakukan pengawasan dukungan calon ,semoga kita selalu di berikan kesehatan untuk mengawal proses tahapan sampai pemilihan kepala daerah di Jakarta tanggal 27 November 2024.

Rini Rianti Andriani selaku pemangku kegiatan dan
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila, khususnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu sering menghadapi berbagai godaan, sehingga perlu menjaga mental yang tidak bisa dibujuk atau dibeli.

“Pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pasti akan mendapat godaan yang enak-enak. Kita sebagai pengawas pemilu yang berjiwa Pancasila harus bisa menjauhi mental bisa dibujuk, mental bisa dibeli dan lain sebagainya,” tegas Rini.

Munandar Nugraha selaku ketua Bawaslu Jakarta membuka acara secara resmi dan dalam sambutan nya mengingatkan agar seluruh jajaran berlaku adil dalam mengambil keputusan, sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Keadilan yang kita terapkan yaitu berdasarkan ketentuan UU, putusan yang tidak berpihak dan bukan karena godaan dari pihak lain,” ujarnya.

Bahwa etik dan integritas adalah hal yang tidak terpisahkan. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Berintegritas adalah orang yang mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Munandar berharap, dengan menjaga integritas Bawaslu dapat meraih kepercayaan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

“Tidak lupa harus kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dalam rangka menyukseskan pemilihan 2024,” pesannya.(AW)