Sketsanusantara.com-Jakarta- Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi DK Jakarta mengadakan kegiatan “Rakernis Hukum Bersama Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam tentang Peran Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam dalam menjalankan pengawasan tahapan kampanye, antisipasi Potensi dan Identifikasi dugaan Pelanggaran pada masa kampanye.

Kegiatan ini dalam rangka penguatan kapasitas Pengawas Pemilu dilingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se- Provinsi DK Jakarta menghadapi tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2024, bertempat di Tavia Heritage Hotel
Jl. Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar.,Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat,Jakarta, (29/9).

Dwi Hening Wardani selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran ,Penyelesaian Sengketa dan Hukum menyampaikan laporan kegiatan nya , kegiatan ini bernama Rakernis hukum dengan Bawaslu Kab/kota dan panwascam dalam penyiapan kajian hukum terhadap potensi pelanggaran pada masa kampanye, tujuan dari kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang identifikasi dan kajian hukum terhadap potensi pelanggaran masa kampanye yang sedang berlangsung. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/ kota se DK Jakarta ,Panwascam se DK Jakarta ,staf ,Kasek dan unsur media.

Adapun narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini yakni Prof Lili Romli, Kurniawan ,SH,MH,Dr Radian Syam,SH,MH.

Quin Pegagan selaku Kordiv Humas dan Datin menyampaikan sambutan nya ,” Saat ini kita memasuki tahapan kampanye dan saya mengingatkan kepada panwascam agar mengetahui LO atau tim kampanye pasangan calon karena kalau kita sudah mengetahui LO kita akan tahu potensi pelanggaran dan panwascam harus tau bagaimana membuat laporan atau kajian pelanggaran dan maksimalkan kewenangan anda sebagai panwascam.

Sakhroji,SH, MH Kordiv Hukum dan Diklat selaku pemangku kegiatan ini membuka secara tersebut dalam sambutannya menyampaikan,” Kegiatan rapat kerja teknis ini diadakan dalam dua tahap, sesi pertama menghadirkan sebagian Pangawas Pemilu dan sebagainya pada sesi kedua, karena sebagian harus tetap melakukan pengawasan kegiatan kampanye wilayah masing masing, yang sudah di mulai sejak 25 September 2024 dan sudah memasuk hari ke 5.

Bawaslu DKI Jakarta bersama Pasangan Calon, Stakholder, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat telah melakukan Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas. Untuk Mencapai Pilkada Damai maka secara bersama kita harus menjaga kondusifitas wilayah DKI, lakukan langkah pencegahan dan berikan rasa keadilan, Untuk Mencapai Pilkada Berintegritas maka sampaikan aturan2 tahapan Pilkada dan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran pilkada.

Sebagai Pengawas pemilu harus berintegritas artinya antara perbuatan dan ucapan itu harus sesuai, konsisten dalam melaksanakan tugas pengawasan juga tidak memihak atau berat sebelah, serta tegakkan keadilan.

Kuasai dan pahami aturan tahapan Pilkada, Peraturan KPU tentang Kampanye, Surat Edaran Bawaslu terkait Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan, Aturan Netralitas ASN, TNI dan Polri, serta aturan terkait lainnya, sebagai bekal dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan keadilan Pilkada.
Koordinasi dengan semua Stakeholder Pilkada, melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan secara bersama (kolektif kolegial), menjaga nama baik lembaga Bawaslu, agar tercapai Pilkada DKI Jakarta Damai Berintegritas,tutup Syahroji

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.(AW)

SKETSANUSANTARA.COM-JAKARTA
Dalam rangka penguatan kapasitas Pengawas Pemilu dilingkungan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) se-Provinsi DK Jakarta dan persiapan menghadapi tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Provinsi DK Jakarta mengadakan kegiatan “Rakernis Hukum dengan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam tentang Peran Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam dalam Penyiapan Kajian Hukum terhadap Potensi Pelanggaran pada
Masa Kampanye”.

Kegiatan dilakukan selama dua hari hari Ahad- Senin ,Tanggal 29 s.d 30 September 2024

bertempat di Tavia Heritage Hotel
Jl. Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar.,Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat,Jakarta.

Dwi Hening Wardani selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran ,Penyelesaian Sengketa dan Hukum menyampaikan laporan kegiatan nya , kegiatan ini bernama Rakernis hukum dengan Bawaslu Kab/kota dan panwascam dalam penyiapan kajian hukum terhadap potensi pelanggaran pada masa kampanye , tujuan dari kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang kajian hukum terhadap potensi pelanggaran di masa kampanye yang sedang berlangsung serta penguatan kapasitas .

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/ kota se DK Jakarta ,Panwascam se DK Jakarta ,staf ,Kasek dan unsur media.

Adapun narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini yakni Prof Lili Romli, Kurniawan ,SH,MH, Dr Radian Syam,SH,MH.

Quin Pegagan selaku Kordiv Humas dan Datin menyampaikan sambutan nya ,” Saat ini kita memasuki tahapan kampanye dan saya mengingatkan kepada panwascam agar mengetahui LO atau tim kampanye pasangan calon karena kalau kita sudah mengetahui LO kita akan tahu potensi pelanggaran dan panwascam harus tau bagaimana membuat laporan atau kajian pelanggaran dan maksimalkan kewenangan anda sebagai panwascam.

Syakhroji,SH, MH selaku pemangku kegiatan ini , Kordiv Hukum dan Diklat membuka secara langsung dan memberikan sambutan nya ,” Kegiatan ini menghadirkan tidak semua panwascam di undang , karena tidak boleh kosong kantor panwas , dan tahapan kampanye sejak di mulai tanggal 25 September 2024 dan hari ini sudah masuk hari ke 4 , dan sebelum nya sudah di lakukan deklarasi damai dan berintegritas oleh divisi humas waktu di TVRI tanggal 24 lalu.

Sebagai panwas kita harus berintegritas artinya antara perbuatan dan ucapan itu harus sesuai, konsisten dalam melaksanakan tugas pengawasan juga tidak memihak atau berat sebelah.

Bawaslu Provinsi DK Jakarta sudah membagikan ke Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam yakni SE Bawaslu 103 /2024 tentang netralitas ASN , dan panwascam harus memahami itu.

Bersama rakyat awasi pemilu ,bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.(AW)

Sketsanusantara.com- Jakarta- Ketua umum Baraja – barisan relawan anak jakarta mengunjungi kediaman wakil ketua umum Baraja – Barisan relawan anak jakarta di jalan Taman Lebak bulus IV/26 Rt/Rw 10/07 Lebak lestari belakang MRT Lebak bulus kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Minggu 29 September 2024.

Novi nurwanto ketua umum Baraja – Barisan relawan anak jakarta menangapi terkait pengundian nomor urut 03 bagi pasangan mas Pram bang doel yang melambangkan persatuan Indonesia, yang berarti mengajak semua lapisan warga jakarta dari berbagai lapisan, ras dan agama tuk bersama sama mendukung mas Pram dan bang doel menjadi cagub dan cawagub 2024 – 2029.” Ujar Ketua umum baraja – Barisan relawan anak jakarta.

Novi nurwanto Menambahkan, Harapan kami bersama tentunya semoga saja dengan nomor urut 03 ini menandakan sebuah kemenangan bersama bagi warga jakarta. Dikarenakan nomor urut 03 ini sama seperti nomor urutnya mas Anis Baswedan pada saat pilkada tahun 2017. Dan pada saat itu beliau berhasil menang di Pilkada DKI Jakarta.” Kata bang Novi yang juga sebagai tokoh pemuda jakarta barat.

Ditempat yang sama Yusuf Djamal wakil ketua umum Baraja – Barisan relawan anak jakarta kepada awak media mengatakan, Saya dan kawan kawan Baraja – Barisan relawan anak jakarta se dki Jakarta yakin dan percaya pasangan mas Pram dan bang doel akan memenangkan pilkada dengan 1 putaran dengan mudah.” Ucap Yusuf Djamal.

Hari ini ustadz Novi selaku ketua umum Baraja, Mengunjungi kediaman saya tuk menyampaikan terkait informasi penggerakan dan strategi pemenangan dari (Rumah bersama relawan Mas Pram dan bang doel) di jalan diponegoro nomor 72 Menteng jakarta pusat.

Selain itu kami juga akan membahas apa aja yang akan. Dilakukan Baraja – Barisan relawan anak jakarta tuk membuat program dalam waktu dekat menjelang pilkada jakarta.

Sketsanusantara.com- Jakarta- Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPW LDII Jakarta menggelar sarasehan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta Utara dengan tema “Bersatu untuk Berdaya”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan memperkuat ekonomi keluarga di lingkungan masyarakat. Sabtu 28 September 2024.

Ketua LDII Jakarta Utara, Pudya Sanjaya, menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan LDII. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghimpun database sebanyak 145 UMKM yang berasal dari warga LDII Jakarta Utara. “Kami akan mengkurasi produk-produk dari UMKM ini dan memberikan label sertifikat halal, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar,” jelas Pudya.

Di samping itu, Pudya juga menginformasikan bahwa LDII telah memiliki lembaga sertifikasi halal, yaitu LDII Halal Centre, serta lebih dari 30 auditor self-declare yang berasal dari warga LDII Jakarta Utara. Ini merupakan langkah konkret untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Ia juga mengumumkan rencana penyelenggaraan LDII Fair Tahun 2025 di Kantor Walikota Jakarta Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk UMKM yang telah terkurasi kepada masyarakat luas. “Kami ingin agar produk-produk ini dikenal dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Hj. Nurul Wijayanti, Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPW LDII Jakarta, yang menekankan pentingnya peran ekonomi keluarga. Ia mengangkat kisah Khodijah, istri Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi perempuan dalam berwirausaha dan mendukung perekonomian keluarga. “Khodijah adalah contoh yang menginspirasi kita semua, bahwa perempuan dapat menjadi pilar dalam keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Acara sarasehan ini dimeriahkan dengan pertunjukan fashion show hijab yang melibatkan para pelaku UMKM, serta success story dari perjalanan abah Jojo pelaku usaha travel umroh dan haji sekaligus youtuber diakhiri dengan pameran produk dari UMKM setempat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk lokal yang berkualitas dan bersertifikat halal.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga serta memberdayakan perempuan di Jakarta Utara.

(AW)

Sketsanusantara.com- Jakarta- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menegaskan bahwa program inovasi susu ikan adalah terobosan terbaik dan tepat untuk mengatasi masalah gizi buruk yang ada di Indonesia, sehingga sangat mendukung program perbaikan gizi yang dicanangkan Presiden Prabowo dimasa pemerintahannya kelak.

“Inovasi susu ikan ini sejalan dengan program makan bergizi gratis pak Prabowo kemarin, sehingga ICMI tentu saja akan mendukung penuh jika susu ikan ini dikembangan di Indonesia dan siap membantu dengan sumber daya yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Muhammad Jafar Hafsah, dalam sambutannya saat webinar bertajuk “Mengenal Kandungan Gizi Susu Ikan” pada Jumat malam (27 September 2024) di Jakarta.

Ia juga mengatakan, susu ikan ini adalah inovasi yang sebenarnya sudah dikenal di Rusia dan Jepang, namun kurang dikenal di Indonesia, kata Jafar.

“Susu ikan merupakan produk berbahan baku ikan yang diproses dengan teknologi modern, sehingga menghasilkan hidrolisat protein ikan HPI. Di beberapa tempat susu ikan dikonsumsi sebagai makanan laut yang lezat dan bergizi,” terang Jafar.

Dirinya menambahkan, meski isunya sempat amai dierbincangkan publik, namun sebenarnya tidak ada bedanya inovasi susu ikan ini dengan susu kedelai.

“Memangnya susu kedelai dari mana asalnya, tapi mengapa tidak ada yang menentangnya?” kata Jafar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua ICMI, Arif Satria, juga menyampaikan bahwa isu soal persusuan ini sudah bahas di Eropa oleh para ilmuwan-ilmuwan Eropa.

“Saya baru kembali dari Belanda, dan para ilmuwan disana sudah ingin melakukan riset dan upaya-upaya untuk mendukung program dari pemerintah Pak Prabowo ini. Jadi saya kira ini program yang sangat bagus sekali karena memiliki backward linkage dan forward linkage,” kata Arif Satria.

Ia menambahkan, bahwa forward linkage nya inovasi susu ikan ini jelas meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar cukup untuk mengatasi gizi buruk.

“Saya kira ini akan menjadi signifikan dan dengan ini program yang memiliki dampak ke depan dan ke belakang yang sangat baik sekali, sehingga perlu kita siapkan dengan matang agar program ini bisa menjadi sebuah program yang sukses”, kata Arif.

Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono turut menjelaskan bahwa pertumbuhan umat manusia itu sangat eksponensial, dan saat ini ada di posisi 7,7 miliar jumlah penduduk dunia dan akan terus meningkat hingga 10 miliar orang, sehingga butuh pasokan pangan yang juga lebih besar termasuk protein.

“Tingkat kebutuhan protein menurut FAO itu kenaikannya sampai 70 persen, dan sebenarnya kalau kita bicara protein kan sejujurnya cuman ada dari dua sumber yaitu protein hewani dan protein dari ikan yang kita sangat tahu persis sumber protein hewani itu kita boleh dibilang masih impor banyak,” ujar Trenggono dalam sambutannya.

Menurutnya, neraca perdagangan Indoesia surplusnya luar biasa sehingga, sementara Ekspor RI rata-rata sejak Ia menjadi Menteri KKP di 2021 naik menjadi 5,5 miliar.

“Bahkan di 2002 Kita pernah mencapai di 6,2 miliar Dolar sekarang ada di posisi kira-kira 5,5 miliar dolar rata-rata di 4 tahun terakhir ini artinya kelimpahan dari protein yang bersumber dari ikan itu sangat luar biasa di negara kita ini, makanya inovasi susu ikan ini sangat tepat dijadikan program pemerintah dalam mengatasi gizi buruk,” pungkas Trenggono.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.***

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, silakan menghubungi Media Center ICMI di WA 0813 180 100 26 (Imam Santoso) atau email ke humas@icmi.id dan jangan lupa untuk mengakses website kami di www.icmi.id

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA Sejumlah relawan yang tergabung dalam Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) menyatakan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel).

“Kamianies memilih Pram-Rano karena pasangan ini akan menjalankan program Anies yang sudah ada,” kata ketua Kami ANIES, Sultoni, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

“Kamianies melihat tidak banyak kepentingan partai politik dipasangan Pram-Rano. Sudah saatnya rakyat membuktikan pilihan ditangan rakyat bukan partai politik,” imbuhnya.

Menurut Sultoni, pihaknya menilai Pram-Rano tidak memiliki masalah dan akan diterima masyarakat Jakarta. Selain itu, kedua sosok tersebut memiliki pengalaman di pemerintahan.

“Kamianies menyakini Pramono mampu membawa Jakarta lebih baik lagi karena ada Rano Karno yang sudah malang melintang menjadi gubernur Banten,” tutupnya.

Sementara itu, Haji Dede ketua Gerakan Anak Jakarta (GAJa) menyebut, sebagai anak Betawi dirinya terpanggil untuk mendukung orang Betawi yang jadi pemimpin Jakarta.

Haji Dede mengatakan, pasangan Pram-Rano sama-sama sudah saling melengkapi. Kedua sosok sangat ideal untuk memimpin Jakarta.

“Kedua pasangan ini sangat ideal, Pram ke pemerintahan dekat dan punya pengalaman luar biasa dan Rano selain mantan gubernur Banten beliau juga merakyat,” kata Haji Dede.

“Sebagai bukti saat Rano menjabat gubernur Banten pondok pesanten saya yang di Legok, Tangerang di bantu oleh beliau,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) merupakan gabungan dari tujuh elemen relawan. GKJ bersepakat untuk memenangkan pasangan Pram-Rano.

Adapun elemen relawan yang tergabung dalam Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) antara lain, Gerakan Anak Jakarta (GAJa); KAMI ANIES; Forum Komunikasi Masyarakat Etnis; Komunitas Seniman Jakarta; Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup; Komunitas Pemuda Lintas Agama.

Sketsanusantara.com-Jakarta
Pengamat hukum Ade Adriansyah Utama SH S.IP MH yang kerap di sapa CELOTEH ABAH dan berprofesi sebagai Advokad dan seleb medsos berpandangan, dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim.

Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara.
Namun dari ketiga institusi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Point d Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa: di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Mendasarkan pada ketentuan tersebut disalah artikan oleh Lembaga Kejaksaan yang seolah memiliki kewenangan lebih selain sebagai penuntut jaksa juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Tumpang tindah kewenangan seperti ini berpotensi besar penyalahgunaan kewenangan (abouse of power) oleh Kejaksaan.
Lebih jauh ABAH yang juga Direktur Eksekutif KP3 POLRI dan Law CornerOffice berpandangan dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut ABAH Kejaksaan sudah tidak relevan untuk memiliki kewenangan melakukan penyidikan karena kewenangan itu sudah dimiliki oleh Lembaga lain. Kejaksaan cukup berperan sebagai penuntut dalam penagakan hukum pidana. Jika aparat penegak hukum bersifat superpower dalam penegakan hukum maka dapat dipastikan menimbulkan efek negative dalam implementasinya. Sebab, sambungnya, bukan tidak mungkin kewenangan lebih yang ada di tubuh Kejaksaan malah menjadi problem bagi Masyarakat pencari keadilan.
Dan jika alasan apapun di lakukan jelas ada udang di balik batu. Prestasi dan kinerja penegakkan hukum bukan terletak pada penambahan kewenangan tapi bagaimana bisa mengorkestrasi kebersamaan tekad antar lembaga penegak hukum dalam komitmen bukan ajang balap karung dalam perlombaan.

Lebih lanjut Abah ADE mengatakan bahwa kecendrungan Kepolisian Khawatir Penyelidikan Dihapus.

Seperti di lansir tempo, berlatar belakang dari statmen Brigjen Pol Ronny F Sompie Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny F. Sompie mengatakan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghilangkan penyelidikan tak hanya mempengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kinerja Kepolisian, lanjut dia juga akan terpengaruh.

“Menurut Pak Andi Hamzah yang menyusun, penyelidikan tidak ada lagi, dijadikan satu dengan penyidikan,” kata Ronny

Dengan revisi ini, Ronny mengatakan status setiap orang yang dilaporkan, dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikhawatirkan Ronny bisa berdampak negatif secara psikologis dan sosiologis.

“Seseorang tanpa ada bukti permulaan melakukan tindak pidana, hanya berdasarkan laporan orang bisa jadi tersangka dan diekspos media. Ini kan kasihan,” kata Ronny.

Karena itu Ronny mengatakan perlu ada porsi yang diatur dalam KUHAP yang kini berlaku, bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Jika status tersangka ditetapkan tanpa melewati proses penyelidikan, Ronny mengatakan yang lebih berkembang adalah aspek psikologis dan sosiologis, bukan dari sisi yuridis.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman sebelumnya mengatakan proses penyelidikan perlu dipertahankan. Penyelidikan bertujuan untuk menguji laporan yang diterima dari masyarakat mengandung pelanggaran pidana atau tidak. Jika tak terbukti ada pelanggaran pidana, Sutarman mengatakan polisi tak berhak menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

Ronny mengatakan sejauh ini pihak kepolisian sudah menyampaikan pertimbangan kepada tim di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun DPR atas rencana revisi ini

Sebagai pengamat dan praktisi hukum Abah panggilan khusus Ade Adriansyah Utama SH Sip MH mengatakan,”Sebagai Pengamat dia dan kawan kawan lain telah tolak penyelidikan polisi dihapus dikarenakan penjelasan hal diatas.

SKETSANUSANTARA.COM-JAKARTA – Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto memilih kader terbaik Alumni HMI atau KAHMI masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Diketahui, Prabowo Subianto sebelumnya sempat berpidato di Acara Musyawarah Nasional KAHMI di Palu.

Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengakui peran besar alumni HMI dalam memajukan pembangunan nasional.

Hal tersebut, disampaikan oleh Alumni HMI Jakarta, Ibrahim Yusuf di Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

Ibrahim Yusuf secara tegas menyampaikan harapannya agar kader terbaik KAHMI Jadi Menteri Prabowo Subianto dalam kabinetnya nanti.

Wajib Ada Menteri dari KAHMI

Ibrahim Yusuf menilai bahwa KAHMI memiliki banyak figur yang kompeten dan berpengalaman dalam berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta.

“KAHMI adalah salah satu wadah alumni HMI yang telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia. Sudah sepatutnya mereka mendapat tempat strategis dalam pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, kontribusi alumni HMI selama ini cukup signifikan dalam pembangunan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga politik.

Ia yakin bahwa kehadiran KAHMI di kabinet akan membawa perubahan positif dan memperkuat pemerintahan.

Prabowo Subianto sendiri dalam beberapa kesempatan telah menegaskan komitmennya untuk membangun kabinet yang kuat, profesional, dan representatif.

Aktivis HMI ini berharap, dalam menyusun kabinetnya nanti, Prabowo dapat mempertimbangkan tokoh-tokoh dari KAHMI yang memiliki rekam jejak baik dan visi yang sejalan dengan arah pembangunan bangsa.

“Kami percaya bahwa KAHMI dapat menjadi bagian dari solusi untuk tantangan-tantangan bangsa ke depan. Dengan ditempatkannya alumni HMI dalam kabinet, diharapkan berbagai persoalan nasional bisa ditangani lebih cepat dan tepat,” tambah Ibrahim.

Selain itu, Ibrahim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan senior dalam kabinet untuk menciptakan kebijakan yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif.

“Kita butuh regenerasi, namun kita juga harus tetap mengakui peran penting tokoh yang telah berpengalaman,” tutupnya.

Pernyataan ini mencerminkan harapan besar dari para alumni HMI agar peran mereka dalam pembangunan bangsa semakin diakui, terutama di masa depan pemerintahan yang baru.

Dengan kompetensi yang dimiliki KAHMI, mereka siap berkontribusi lebih besar dalam pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

Diketahui, Presidium Nasional KAHMI saat ini, Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Romo Muhammad Syafii (Gerindra), Ahmad Yohan (PAN), Herman Khaeron (Demokrat), Saan Mustopa (Nasdem), M. Rifqinizamy Karsayuda (Nasdem), Abdullah Puteh, Zulfikar Arse Sadikin (Golkar), dan Sutomo.

(***)

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA— Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara soal aksi mahasiswa di depan Kejaksaan Agung yang membawa mobil tinja.

Dalam aksi itu, mahasiswa meminta Kejaksaan Agung mengusut adanya dugaan manipulasi aset tersangka kasus Jiwasraya, Heru Hidayat.

Rocky menilai aksi mahasiswa tersebut bentuk akumulasi kekecewaan dengan kinerja Kejaksaan hari ini.

“Ya jadi sampai disitu diperlihatkan bahwa selama ini waktu kita melakukan reformasi kita memerlukan kejaksaan yang profesional. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kejaksaan jadi calo juga tuh,” kata Rocky saat dihubungi (27/9).

Sehingga, kata Rocky, ekspresi mahasiswa menggelar aksi dengan membawa mobil tinja adalah potret masyarakat kepada kejaksaan saat gedungnya terbakar beberapa waktu lalu.

“Orang merasa bahwa karena terlalu banyak kejahatan maka si jaksa bakar sendiri itu berkas-berkas dia tuh,” sindir Rocky.

Di sisi lain, Rocky menilai sejak beberapa tahun terakhir citra kejaksaan memburuk. Sialnya, buruknya kinerja kejaksaan juga menjadi catatan lembaga-lembaga internasional.

“Kenapa? ya karena perlakuan jaksa juga mempermainkan pekara, menunda-nunda ke eksekusi karena mau meres juga. Itukan sudah jadi semacam rahasia umum, pengetahuan umum bahkan,” demikian Rocky.

Sebelumnya, Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar demonstrasi di depan Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Dalam aksinya, Kamerad mendesak Kejagung mencopot Jampidsus Febrie Adriansyah karena diduga melakukan manipulasi aset PT Gunung Bara Utama milik tersangka kasus Jiwasraya, Heru Hidayat.

“Kami tidak bisa lagi diam melihat institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru sibuk mencitrakan diri dengan survei-survei yang hasilnya dipertanyakan. Ini adalah puncak dari ketidakpuasan kami!, apalagi ada dugaan oknum Jampidsus Febri ini terindikasi memanipulasi aset PT. Gunung Bara Utama”, pungkasnya.

Sketsanusantara.com-Jakarta, 27 September 2024 – Astrid Nadya Rizqita, cicit dari aktivis Muhammadiyah dan Sarekat Islam, politisi Masyumi dan anggota DPR RIS dan DPR S, R. Prawotosoedibjo, serta keponakan buyut dari Menteri Luar Negeri RI ke-8, R. Moekarto Notowidigdo, terpilih kembali secara aklamasi sebagai Presiden OIC Youth Indonesia untuk periode 2024-2029.

Pemilihan ini diumumkan oleh Pimpinan Sidang, Suaeb Arifin, yang didampingi oleh Mevi Amanda Sari, Azis Faudzul Adzim, Mizan Al Araf, dan Raoudhah Hannaaris dalam acara The 4th General Assembly OIC Youth Indonesia, yang digelar di Ruang Teratai, Hotel Aryaduta Suites Semanggi, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Suaeb Arifin, yang juga menjabat sebagai Ketua Steering Committee, menyampaikan bahwa proses pemilihan berlangsung lancar dan penuh musyawarah mufakat.

Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) Islam, antara lain PB PMII, PB HMI, DPP IMM, PP IPM, IPPNU, Pemuda Al-Khairiyah, Hima PERSIS, Mahasiswa Al Irsyad, Gema Mathlaul Anwar, Al Washliyah, Pemuda PUI, PIS Indonesia, GMIN, Ikatan Alumni Pesantren Indonesia, GP Parmusi, dan perwakilan MOIC kampus serta pengurus nasional OIC Youth Indonesia.

Astrid Nadya Rizqita terpilih setelah bersaing dengan tiga kandidat lainnya: Adlan Al Milzan Athori, Nabila Rachmadita Azra Harahap dari keluarga Muhammadiyah, dan Yanju Sahara dari keluarga Nahdlatul Ulama.

Dukungan luas dari peserta membuat Astrid kembali dipercaya untuk memimpin OIC Youth Indonesia.

Dalam visinya, Astrid menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan OIC Youth Indonesia di tingkat nasional maupun internasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami ingin OIC Youth Indonesia semakin berperan aktif dan terus memperluas dampak positifnya, baik di dalam negeri maupun di panggung dunia,” ujar Astrid.

OIC Youth Indonesia, menurutnya, tidak hanya menjadi wadah silaturahmi antar anggota OKP Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung diplomasi Indonesia di kancah internasional.

“Mari bersama-sama kita membawa nama OIC Youth Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi,” tambah Astrid dalam pidato penutupnya.

Sebelumnya, Astrid dan jajaran pengurusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk periode 2019-2024, yang mencatat 274 kegiatan dan 26 delegasi pemuda yang telah mewakili Indonesia di berbagai forum internasional.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus yang telah bekerja keras dan berkolaborasi selama periode ini,” katanya.

OIC International Youth Summit 2024

Sehari sebelumnya, pada 24 September 2024, OIC Youth Indonesia sukses menyelenggarakan OIC International Youth Summit 2024 di Aula Nusantara V Gedung DPR RI.

Acara ini menghadirkan 700 pemuda dari berbagai negara anggota OKI untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan merumuskan solusi inovatif bagi tantangan global yang dihadapi oleh generasi muda.

Summit ini mengangkat tema “Strengthening Role of Youth Post OIC 2025 Programme of Action in Facing Global Challenges”, dengan fokus pada tiga isu utama: Finance & Industry, Humanity, dan Climate Change.

Para peserta mengikuti berbagai sesi panel diskusi, workshop, dan presentasi yang dirancang untuk berbagi ide, pengalaman, serta memperkuat jaringan antar pemuda.

Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Tantan Taufik Lubis (Founder OIC Youth Indonesia), Astrid Nadya Rizqita (Presiden OIC Youth Indonesia), Yanju Sahara (Ketua Pelaksana OIC International Youth Summit), Adam Mulawarman Tugio (Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI), Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. (Wakil Ketua MPR RI), dan Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. (Wakil Ketua DPR RI).

Dalam sambutannya, Tantan Taufik Lubis mengungkapkan visinya untuk mendorong generasi muda Islam menjadi pemimpin dunia. “OIC Youth Indonesia telah membuka banyak peluang bagi ribuan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan internasional,” ujarnya.

Astrid Nadya Rizqita juga menyampaikan pentingnya peran OIC Youth Indonesia dalam memperkuat hubungan antara OKP Islam di Indonesia serta mendorong keaktifan pemuda Indonesia di berbagai forum kepemudaan internasional. Sementara itu, Dubes Adam Mulawarman Tugio menekankan tantangan yang dihadapi negara-negara OKI dan peran penting pemuda sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tujuan bersama.

Summit ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat peran pemuda OKI dalam menghadapi tantangan global, sejalan dengan Program Aksi OIC 2025 (OIC Programme of Action 2025).

Para peserta diajak untuk terus mendukung upaya OIC Youth Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Dengan terpilihnya kembali Astrid Nadya Rizqita sebagai Presiden OIC Youth Indonesia, diharapkan sinergi antara OKP dan OIC Youth Indonesia dapat semakin kuat untuk memperjuangkan kepentingan pemuda Indonesia di tingkat nasional dan internasional.[]