Safrudin Taher
(Direktur Riset & Opini Publik Anatomi Pertambangan Indonesia)
JAKARTA – Banjir besar yang melanda wilayah Halteng dari tanggal 20 sampai 23 Juni telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu isu utama yang mencuat adalah keterkaitan antara banjir dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berlangsung di Halmahera Tengah, khususnya terkait izin tambang dan proyek IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), ungkap Direktur Riset Riset dan Opini Anatomi Pertambangan Indonesia (API) pada tanggal 22 Juli 2024.
Menurutnya, Banjir yang terjadi telah merendam ratusan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital lainnya. Selain kerugian material yang signifikan, banjir juga mengakibatkan gangguan besar dalam aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa.
Menurut berbagai pihak, proyek tambang dan pembangunan industri besar-besaran di wilayah Halmahera Tengah berperan dalam memperparah situasi ini.
Dalam konteks ini, kami meminta pertanggungjawaban dari pemerintah pusat atas dampak yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis Nasional tersebut. Khususnya dalam konteks banjir yang melanda wilayah Halmahera Tengah.
Proyek Proyek Strategi Nasional bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya yang memiliki dampak pada perekonomian. Namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan dasar itu kami meminta transparansi dan tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas dalam setiap proyek Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami butuh penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan dari Proyek Strategis Nasional, terutama yang berkaitan dengan izin tambang dan pembangunan industri,” ungkap Safrudin.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diharapkan segera memberikan tanggapan resmi. Sejauh mana kajian lingkungan telah dilakukan sebelum izin tambang dan proyek industri diberikan, serta langkah konkret apa yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, jelas Safrudin.
Mengingat izin tambang dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional di Halmahera tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Jika pemerintah pusat tidak menyelesaikan masalah tersebut, kami akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah pusat untuk bertindak lebih tegas dan transparan dalam menangani masalah ini,” tegas Safrudin.
Kami berharap agar kejadian banjir ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait, terutama pemerintah pusat, untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan industri. Pertanggungjawaban dan tindakan nyata dari pemerintah pusat dalam mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis Nasional sangat serta solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah Halmahera Tengah.
