Bulan: Juni 2024

DKI Jakarta Sabet Juara 3 Floorball Tingkat Nasional

SKETSANUSANTARA- Jakarta, –Luar biasa! Atlet putera dan puteri Floorball DKI Jakarta berhasil menyabet juara 3, Kompetisi Floorball Tingkat Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Floorball Indonesia (AFI), bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat itu berlangsung di Jakarta, 27-30 Juni 2024.
Ketua AFI DKI Jakarta, DR Misbah Fikrianto MM., M.Si, mengatakan prestasi yang diraih atlit-atlitnya binaannya cukup membanggakan.

Mengingat olah raga ini termasuk baru dan belum begitu memasyarakat seperti sepakbola (football)
“Alhamdulillah para pemain kami menunjukkan prestasi terbaiknya dan berhasil meraih juara 3,” tutur DR. Misbah, usai pengalungan medali kepada para juara, di GOR SMK Telkom, Daan Mogot, Jakarta Barat, Ahad 30/6.

Kompetisi Floorball tingkat nasional ini merupakan ajang unjuk kekuatan bagi atlit-atlit dari seluruh Tanah Air untuk menghadapi PON 22 Aceh Sumut, di Medan, September mendatang. Pada PON ini Floorball akan mengikuti pertandingan eksebisi (belum memperoleh medali).
Setelah itu, nanti pada PON 23 di NTT/NTB barulah Floorball akan menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan secara penuh dan memperebutkan medali.

DR. Misbah, yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam As Syafiiyah- UIA- ini, yakin timnya akan mampu berbuat lebih bagus lagi pada pertandingan eksebisi di Medan nanti. Bahkan dia berharap bisa menjadi juara pertama.

“Kita akan siapkan tim lebih matang dengan latihan yang keras dan disiplin yang tinggi. Diantaranya akan melakukan sparing partner dengan propinsi lain dan latihan intensif tiga kali seminggu,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum AFI Prof. Ganefri Ph.D mengatakan kompetisi tersebut sangat membanggakan dan memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Pihaknya optimistis cabang olah raga ini akan semakin dikenal dan dipertandingkan di PON.
Keluar sebagai juara pertama (putera) pada kompetisi ini adalah tim Jawa Timur dan juara dua tim dari Banten. Sedangkan juara pertama Puteri juga diraih Jawa Timur dan juara duanya Jawa Barat.*** ()

Roy Suryo Menyoroti Pusat Data Nasional Sementara yang Lumpuh

Sketsa Nusantara.com-Jakarta
Tentang lumpuhnya selama sudah dari 5 hari PDNS atau pusat data nasional
Roy Suryo memberikan tanggapan sekaligus beberapa catatan atas hasil konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Rabu sore 26 Juni 2024

Sementara yang ada di Surabaya yang pertama meskipun kita harus mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan tetapi 44 lembaga atau Kementerian yang sudah Katanya sudah mulai pulih itu tidak transparan.

Harusnya disampaikan itu mana saja jangan hanya kemudian disampaikan berkali-kali hanya yang lima hanya yang imigrasi Kemenko, kemudian kota Kediri sertifikasi halal dan lain sebagainya.

Ya karena apa 282 Kementerian lembaga itu yang lumpuh kemarin gara-gara PDNS ini kena serangan ransomware.

Dalam tayangan Roy Suryo mendorong pemerintah agar supaya transparan karena ini menggunakan uang negara, uang hasil pajak dari masyarakat untuk membangunnya jadi artinya kita yang dirugikan bukan hanya dari sisi pelayanan ke masyarakatnya saja, tapi dari sisi finansial dari sisi negara tidak bisa mengalokasikan dana yang baik dan benar untuk apa pembangunan sistemnya nah ini juga artinya sesuai dengan catatan saya di tulisan kemarin bahwa apa pemerintah dalam hal ini adalah aparatnya atau kepolisiannya termasuk KPK harus masuk dan juga menyidik! apakah benar sesuai dengan standar spesifikasi yang terjadi ? karena Kalau kemarin dikatakan yang kena ransomware itu adalah Windows Defender Come on ya.

Mendengar kata Windows Defender kita itu hanya PC personal komputer yang untuk perseorangan gitu loh Itu bukan sistem yang seharusnya dipakai kalaupun itu kantor Okelah tapi kantor kecil ya apa itu SOHO Small office atau Home Office bukan negara besar seperti Indonesia harusnya kita sesuai dengan standar ISO 27001 bahkan Sesuai dengan standar yaitu tre 4,

Dan yang kedua tentang bagaimana menanggulangi, saya sekaligus di kesempatan ini melakukan kritik keras dan sekaligus ketidak persetujuan saya terhadap komentar salah seorang yang katanya ahli dari kampus ternama di Bandung inisialnya Ydna ya panggilannya Yudit yang konon katanya dia adalah termasuk salah satu perancang di sistem informasi rekapitulasi Pemilu atau sirekap pantas sirekap kita kemarin, sangat tidak proper sangat tidak bagus.

Ada ditemukan juga Jason scrip kemudian suara yang tidak stabil bahkan Datanya juga sempat ditaruh di Alibaba karena apa yudit ini justru pemerintah sudah benar sikapnya untuk tidak melakukan negoisasi dengan peretas yudit ini malah menyarankan agar pemerintah melakukan negosiasi “Waduh ini menurut saya pikir yang salah ya bahkan mungkin dia harus diperiksa” Kenapa dia menyarankan begitu, uang kita nanti 8 juta dolar itu akan hangus pasti akan hilang bahkan mungkin Kita akan diminta lagi, karena apa kita kalau ikut apa sandera itu kita kemudian kalau tersandera dengan membayar itu kita nanti membayarnya harus dengan Apa cryptocurrency? harus dengan Bitcoin ? dan itu sangat berbahaya dan tidak ada jaminan data-data yang kemarin sudah dienkripsi itu akan dikembalikan, jadi pemerintah sebenarnya sudah benar dalam hal ini untuk tidak melakukan negosiasi dengan para peretas saran dari seorang ahli dari kampus di Bandung ini yang katanya dia pengembang sirekap itu yang tidak benar dan menurut saya ini harus justru diteliti diperiksa jangan-jangan memang pikiran dari orang-orang yang ada pada pengembangan sistem itu seperti dia gitu ya artinya Apa ? artinya adalah memang kalau ada apa-apa bayar ke sana Nah uang kita kan hilang lagi nanti bisa 130 miliar kita hilang lagi.

Roy Suryo mendesak kejujuran dan transparansi dari Kementerian komunikasi dan Informatika untuk Cepat segera kembalikan kepercayaan Rakyat. Ketika nanti membangun sistem yang ada di Cikarang di Batam di IKN dan juga di Labuhan baju jangan lagi ini terulangi lagi, tandasnya. ** Red

MRR : Hanya Jadikan Parpol Sebagai Alat, Anies Dinilai Kurang Respek Terhadap PKS & Sohibul Iman

SKETSANUSANTARA.CO.- JAKARTA, 30 Juni 2024 – Anies Baswedan dinilai kurang menghormati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mengusungnya sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya itu, Anies juga dinilai kurang menghargai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman yang diusung PKS sebagai bakal cawagub Jakarta mendampingi Anies.

Hal ini setidaknya terlihat dari pernyataan Anies dan lingkarannya serta politisi lain. Dalam sebuah kesempatan, Koordinator Relawan Anies, Iwan Tarigan menilai bahwa Anies harus disandingkan dengan sosok yang memiliki pengalaman mumpuni setelah adanya keputusan PKS yang mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman. Hal ini seolah-olah Sohibul Iman tidak memiliki pengalaman mumpuni.

Kemudian, politisi PDIP, Mohamad Guntur Romli yang mengaku memperoleh bocoran terkait pengusungan Anies-Sohibul di pilgub Jakarta. Dia mengungkapkan Anies sebenarnya enggan untuk berduet dengan Sohibul dalam kontestasi Pilkada DKI.

Anies Baswedan juga memberikan pernyataan usai diusung PKS bersama kadernya Sohibul Iman. Dalam pernyataannya, Anies tidak menyebut nama Sohibul Iman sedikit pun. Dalam kesempatan itu, Anies hanya menyampaikan terima kasih karena PKS kembali memutuskan untuk bersamanya dalam Pilkada 2024, melalui akun Instagram, Rabu (26/6).

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), yaitu relawan pendukung Anies di Pilpres 2024, menyampaikan bahwa sikap Anies dan lingkaran dalamnya terkesan tidak memberi respek pada PKS dan pemimpinnya.

“Tidak tepat kalau Dr. Sohibul Iman dipandang tidak punya pengalaman. Beliau pernah menjadi presiden PKS, pernah menjadi pimpinan di Komisi X DPR RI, dan pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI. Jelas Pak Sohibul memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni,” ujar Ramli.

Dia menilai kurang elok jika Anies hanya menggunakan partai politik apa pun, termasuk PKS hanya sebagai alat bagi agenda politik pribadinya. Sebaliknya, kata dia, Anies seharusnya mempertimbangkan asas mutual benefit, yaitu saling mendukung satu sama lain.

“Jangan hanya memikirkan kepentingan diri. Juga sebagai figur yang dikesankan sering bicara moral, seharusnya beliau bisa mencontohkan sikap rendah hati. Tidak boleh merendahkan orang lain dan merasa diri selalu lebih tinggi dan lebih penting,” imbau Ramli.

Menurutnya, hal-hal di atas berkaitan erat dengan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi seperti yang sering diucapkan selama ini oleh Anies Baswedan. “Saya jadi makin mengerti sekarang, kenapa Pak Dirman [eks Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said] dan sejumlah kolega memutuskan tidak lagi bersama Pak Anies. Perbedaan nilai-nilai ini makin hari semakin kentara.”

Ramli menambahkan, jika menghormati partai pendukung utama yang selama ini membesarkannya saja tidak bisa, bagaimana bisa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun Jakarta yang memiliki permasalahan kompleks. Hal-hal seperti ini, dia memastikan akan menjadi pertimbangan partai-partai lain terhadap figur Anies Baswedan.(*)

Tidak Mengindahkan Imbauan, Mendagri Diminta Pecat PJ Gubernur Papua Selatan

Merauke-–Perhelatan pilkada serentak semakin dekat, selaku Mendagri Tito Karnavian mengimbau agar para pejabat kepala daerah segera mengundurkan diri sebelum 40 hari pendaftaran pasangan calon.

Adapun imbauan tersebut kembali diingatkan Mendagri melalui pertemuan virtual bersama seluruh penjabat kepala daerah pada Kamis (20/6/24). Tito menjelaskan, jika para penjabat kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota tidak mengundurkan hingga batas waktu yang ditentukan, maka konsekuensinya dipecat.

Dilansir dari keterangan resmi Kemendagri, Tito bahkan menegaskan agar para penjabat kepala daerah tidak memberi dukungan kepada siapapun dalam bentuk pemasangan baliho atau alat kampanye lain.

Namun penegasan Tito rupanya hanya lip service, kenyataannya penjabat gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, justru melakukan tindakan sebaliknya, ia terang-terangan melakukan sosialisasi bahkan berkampanye sebagai calon kepala daerah.

Banyak baliho yang bertebaran, baik atas inisiatif dirinya maupun kelompok simpatisan berkampanye sebelum penentuan tahapan pilkada berjalan. Hal ini kemudian mengundang perhatian banyak pihak.

Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights, Thomas Ch Syufi, menilai Mendagri harus mengambil langkah pemecatan terhadap Apolo, karena tidak mampu menjaga amanat negara dengan baik.

“Apolo sebagai kepala daerah harus memberi contoh dan teladan yang baik, bekerja untuk rakyat, bukan fokus melakukan cawe-cawe politik di Jakarta, apalagi terang-terangan menyatakan dirinya maju sebagai kepala daerah sebelum ada proses pengunduran diri, memasang baliho di mana-mana, itu kan tidak etis dan mencoreng institusi negara,”jelas aktivis PMKRI ini.

Selanjutnya, alumni Uncen ini juga mempertanyakan aliran dana untuk kebutuhan lobi parpol dan pemasangan alat peraga kampanye.

“Nah, ini juga patut dipertanyakan, dari mana dana untuk biaya percetakan, pemasangan, dan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan masyarakat, apakah dana pribadi atau bantuan orang lain, apalagi dia statusnya masih resmi sebagai ASN, kalau mau bebas, silakan mengundurkan diri, karena itu Mendagri harus mengambil langkah pemecatan terhadap bersangkutan dari jabatannya.” Katanya.

Di tempat yang berbeda, dari pantauan media, Apolo lebih banyak fokus berkegiatan di Jakarta daripada di tempat tugas, banyak tugas pokok yang terbengkalai dan jalan di tempat.

Diketahui, sejak dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan, tidak ada kemajuan secara signifikan, seperti pembangunan infrastruktur di sentral Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Akan tetapi, kalau dana untuk lobi partai bersumber dari oknum atau pihak lain di luar pemerintahan, maka gejala oligarki di Papua Selatan berpotensi mengambil keuntungan di masa akan datang. Karena itu perlu ketegasan baik dari aparat penegak hukum untuk menelusuri, karena indikasi suap, dan presiden melalui Mendagri harus mencopot Apolo dari jabatannya sesegera mungkin.” Jelas Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights ini.

Lebih Fokus Cawe-Cawe Parpol di Jakarta, Apolo Mengabaikan Tugas Pokok

Merauke-–Menjelang perhelatan pemilukada serentak, timbul kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Khususnya kepala daerah yang berstatus sebagai penjabat, mereka telah diingatkan agar bersikap netral, bahkan melakukan pengunduran diri jika maju sebagai calon kepala daerah.

Hal itu juga berlaku bagi Apolo Safanpo yang tengah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan kurang lebih tiga tahun sejak ditetapkan Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru.

Banyak pihak menilai dalam jangka tiga tahun ini Apolo belum secara maksimal menjalankan amanat Undang-Undang DOB secara maksimal. Bahkan dirinya disebut lebih fokus melakukan cawe-cawe untuk mendapatkan partai di Jakarta sebagai kendaraan politik dirinya bertarung merebut posisi orang nomor satu Papua Selatan daripada mengurus daerah.

Senada dengan itu, penilaian dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, juga secara terbuka mengkritik kinerja Apolo selama tiga tahun berjalan, bahwa tidak ada kemajuan secara signifikan, seperti pembangunan infrastruktur di sentral Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Dalam kunjungan kerja DPR RI ke Merauke pada Kamis (5/30/24), Doli mengkritik kinerja Apolo. Menurutnya, sejauh ini kebutuhan mendasar seperti kantor Gubernur, Kantor DPRD, dan Kantor MRP sama sekali tidak ada, bahkan kinerja PJ Gubernur Papua Selatan jauh lebih tertinggal dibandingkan DOB lain seperti Provinsi Papua Tengah.

Sementara hasil pantauan dari awak media, Apolo dalam beberapa bulan terakhir ini terlihat kerap berada di Jakarta. Beberapa informan menyebut dirinya lebih banyak berada di Jakarta daripada fokus mengurus tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

Dari sumber terpercaya yang namanya enggan disebut mengatakan, Apolo sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah melalui beberapa partai politik di daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari dewan pengurus pusat. Penggelontoran dana tersebut diduga berasal anggaran daerah yang dipakai dengan motif dana perjalanan dinas.

Hal ini dikritik juga oleh Thomas CH Syufi, Advokat muda asal Papua, bahwa penggunaan anggaran sebaiknya demi kepentingan rakyat kecil, jangan dipergunakan untuk kepentingan politik. Menurut Thomas, kalau dugaan itu benar adanya, maka ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk segera memeriksa bersangkutan.

Bagi-Bagi Uang Tunai dan Sembako Demi Kepentingan Cakada, Mendagri Diminta Copot Apolo Safanpo.

Merauke—Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, banyak kepala daerah mulai pada level Gubernur hingga Bupati/Walikota aktif melakukan pembagian Bantuan Sosial (Bansos). Namun penyaluran Bansos oleh banyak pihak menilai sarat kepentingan politik.

Misalnya yang telah dilakukan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat berkunjung ke Asiki Kabupaten Boven Digoel beberapa waktu lalu. Pasalnya, kunjungan mantan Rektor Universitas Cenderawasih ini telah membagi-bagi uang tunai kepada masyarakat sebesar 50 juta, alat musik untuk rumah ibadah, dan 300 paket sembako.

Beberapa tokoh masyarakat Papua Selatan menilai langkah Apolo bertentangan dengan mekanisme penyaluran Bansos, sebab tidak ada kejelasan mengenai penyaluran tersebut, apakah bersumber dari anggaran negara atau memang dari kantong pribadi.

Keterangan dari salah satu informan melalui sambungan telepon yang enggan namanya disebutkan di media mengatakan bahwa pembagian bantuan kepada masyarakat justru erat kaitannya dengan kepentingan pencalonan kepala daerah, khususnya pencalonan Gubernur Papua Selatan 2024.

“Penjabat Gubernur Papua Selatan bagi-bagi bantuan harus jelas, karena ini musim Pilkada, ini arahnya kemana, bukannya pembagian Bansos berupa uang tunai itu ada mekanismenya, kok datang-datang kasi uang ke pedagang senilai 20 juta, uang makan minum masyarakat 30 juta, dan bantuan gereja berupa alat musik” jelasnya.

Informan ini juga menjelaskan bahwa bantuan tunai terdapat pengecualian di dalamnya, yakni untuk yang lanjut usia potensial, lanjut usia tidak potensial, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, atau misalnya untuk pemberdayaan sosial. Menurutnya, bukan sebaliknya memberikan bantuan kepada pedagang yang kemungkinan memiliki kemampuan ekonomi.

“Apalagi uang tunai senilai 30 juta dengan alasan uang makan minum, jadi arahnya bukan memberdayakan masyarakat menjadi sejahtera dan mandiri secara ekonomi, melainkan ada kesan memperbudak masyarakat dengan uang tunai hanya untuk makan minum, di sini masyarakat harus sadar bahwa hari ini kita tidak hanya dihidupkan dengan uang tunai, tapi kita harus diberdayakan melalui kebijakan yang pro terhadap masa depan kita semua,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta agar presiden melalui Mendagri, Tito Karnavian, memberikan teguran keras maupun langkah pencopotan kepada Apolo Safanpo dari jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan.

“Setidaknya, presiden melalui Mendagri mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur Papua Selatan selama ini, banyak yang tidak beres, apalagi mendekati tahun pilkada, karena itu Mendagri harus mencopot atau memberhentikan Apolo dari jabatannya.” Tutupnya.

Di waktu yang berbeda, menurut Direktur Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia, Yenti Nurhidayat mengatakan bahwa jika kepala daerah yang terindikasi menggunakan kebijakan Bansos untuk kepentingan politik dalam Pilkada, maka secara hukum telah melanggar ketentuan Bansos itu sendiri.

“Ya, dia harus dievaluasi bahkan bisa berujung pencopotan, apalagi itu secara terang-terangan dilakukan tidak sesuai arah peruntukannya,” jelas aktivis perempuan asal Jakarta ini.

Yenti juga menyarankan agar Mendagri melakukan langkah pendalaman hukum baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjaga nama baik institusi negara.

“Mendagri bisa membuat tim khusus untuk melakukan pemantauan, menerima aduan masyarakat, dan pendalaman atas dugaan-dugaan pelanggaran yang dibuat oleh penjabat gubernur maupun bupati/walikota, karena mereka dilantik oleh Mendagri berdasarkan statusnya sebagai ASN, kalau memang tidak ada langkah apapun, maka temuan-temuan ini merupakan kebobrokan pemerintah yang akan terus kami suarakan.” Tegas Yenti.

Warga Jaktim Minta Anies Kembalikan Kebahagiaan Rakyat

SKETSANUSANTARA.COM-JAKARTA

Anies Baswedan telah membuktikan janji – janjinya selama menjadi Gubernur Jakarta.

Jakarta, 30 Juni
Maju Kotanya Bahagia Warganya. Itulah slogan Gubernur Anies saat memimpin Jakarta 2017-2022. Dan dia berhasil membuktikan bisa mewujudkannya dengan baik.

Dua tahun semenjak Anies Baswedan Purnabakti dari Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Pj Gubernur Jakarta, Tasiroen (55 tahun) sebagai tokoh masyarakat di lingkungan RW 10 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur prihatin. Dia banyak menerima aduan dan keluhan warga masyarakat terhadap kebijakan yang tidak tepat dari Pemprov yang kini dipimpin Pj Gubernur.

“Dalam berbagai kesempatan, saya menerima keluhan dari warga.
Diantaranya hilangnya harga pangan murah, dipangkasnya delapan ribu lebih penerima KJP PLUS dan KJMU serta dikuranginya tunjangan lansia dari Rp 600.000 menjadi hanya Rp 300.000,” ujarnya.

Masih banyak keluhan lainnya imbuh Tasiroen,
purnawirawan TNI – AD yang berharap agar ada perubahan dan perbaikan ke depannya nanti. Oleh karena itu, bersama sejumlah aktivis, LSM dan tokoh masyarakat dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di wilayah Kota Jakarta Timur, Tasiroen memutuskan bergabung menjadi Tim Satgas Elang Hitam Jakarta Timur.

Satgas Elang Hitam Jakarta Timur bersama warga dan masyarakat mendukung Anies Baswedan untuk kembali menjadi Gubernur Jakarta. Mereka meyakini hanya Anies Baswedan yang bisa dan mampu mengembalikan kebahagiaan warga Jakarta.

Tim Satgas Elang Hitam yang sdh terbentuk di enam wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu siap untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta.

Hari ini, Ahad 30 Juni 2024 Tasiroen dan kawan-kawan yang terdiri dari berbagai elemen pergerakan Tim Elang Hitam Jakarta Timur di Cibubur secara resmi menyatakan sikap dan dukungan agar Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta kembali.

Menurut Netty Srimulyati (52 tahun), warga Cipayung yang hadir pada acara tersebut, Anies Baswedan satu-satunya Gubernur yang yang telah membuktikan kinerjanya tuntas sangat baik dengan memperoleh penghargaan empat kali WTP dari BPK dan memperoleh 27 penghargaan dari dalam maupun luar negeri.

“Kami warga masyarakat Jakarta Timur siap berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta periode tahun 2024 – 2029,” ujar perwakilan warga dari 10 kecamatan tersebut bersemangat. (*)

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Tasiroen,
HP. 0877-7025-9299

Hidayatullah : Walikota Jaktim Harus Evaluasi SK Kepengurusan Dan Dana Bantuan Karang Taruna

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA- Karang Taruna Harus mempersiapkan generasi muda yang unggul, mandiri dan berkelanjutan. Indonesia emas 2045 harus dipersiapkan oleh semua kalangan organisasi sejak kini.
Adakah Generasi Unggul yang lahir dari Karang Taruna?,ucap Hidayatullah yang biasa di sapa bang Dayat mantan aktivis Karang Taruna dalam keterangan nya ,Ahad (30/06).

Aturan dan Etika Organisasi Karang Taruna harus balance, Karang Taruna Organisasi pemuda dan kemasyarakatan bukan organisasi Kekuasaan apalagi Dinasti, periode presiden saja cukup 2 Periode, Dan semua organisasi di dunia manapun menerapkan cukup 2 periode. Pemerintah Provinsi Jakarta Khususnya Walikota Jakarta Timur harus mengevaluasi dan mempertanyakan Karang Taruna Jakarta Timur bisa menjabat sampai 3 Periode, serta mengevaluasi dana-dana bantuan dari pemerintah, Jika perlu di stop sementara, hingga persoalan ini selesai., hal ini akan berdampak kepada pertumbuhan organisasi yang tidak sehat, ini sama saja menjegal mimpi generasi muda untuk eksis di karang taruna khususnya pemuda-pemuda di jakarta timur.

Gugum selaku ketua 3 Periode, harus sadar diri dan mampu menterjemahkan Aturan organisasi, silahkan Gugum bertanya kepada organisasi manapun, ada gak 3 periode masa jabatan silahkan gugum bertanya? Kalo ada ya itu Hantu Belao yang cari makan di Organisasi.
Dulu dijaman saya Ber-karang taruna, Alhamdulillah tuh silaturahmi dan program-program kreatif berjalan dengan baik, gugum 10 tahun menjabat dilanjutkan di periode ke 3 nya, apakah ada terpublikasi program terbaiknya dan santer terdengan di masyarakat, khususnya warga karang taruna? Gak ada tuh, Gugum di rasa gagal tidak mampu menjalankan kaderisaai karang taruna, sehingga tidak mempersiapkan generasi muda untuk bisa memimpin Karang Taruna.

Walaupun ada perubahan di AD/ART Karang Taruna yang memberikan kesempatan di periode ketiganya, tapi ada prasyaratnya, adanya prestasi yang signifikan diperiodenisasi sebelumnya dan dukungan penuh dari para pemilik suara, yaitu para Ketua Kecamatan yang ada di Jakarta Timur, bilamana dari 10 Kecamatan yang ada di Jakarta Timur, 1 Kecamatan saja, sudah membatalkan ketentuan tersebut, dan yang amat terpenting, tidak adanya Kaderisasi yang sesungguhnya di periode-nya dan terlihat banget ambisi-nya akan jabatan tersebut. Ditambah, laporan Anggaran hibah -nya harus transparan, dialokasikan untuk program apa saja, kembali lagi gugum harus legowo lepas jabatanya kepada adik- adik yang masih Fresh. Gugum harus fokus di provinsi dan nasional, sebagai cerminan untuk generasi muda,tutup bang Dayat

Bawaslu Jakarta Lakukan Penguatan Kapasitas Tata Cara Persidangan Untuk Pemilihan Serentak 2024

SKETSANUSANTARA.COM- JAKARTA
– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengkaji Hukum Pelanggaran Pemilihan Serentak Jakarta, kegiatan di lakukan di Novotel Jakarta Cikini, Sabtu-Ahad 29-30 Juni 2024.

Kegiatan Rakor ini dalam rangka memperketat pengawasan Pemilihan Serentak di kota Jakarta.

Kegiatan dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Daerah Khusus Jakarta Divisi Hukum dan Diklat, Sakhroji, SH,MH.

Pegiat Pemilu Kaka Suminta Jadi Narasumber Rakor Bawaslu DKI , Babak Baru Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu DKI Jakarta Dharma-Kun Ketum MAPANCAS Sulawesi Barat Ajak Masyarakat Cerdas Memilih Pilkada 2024
Hadir sebagai narasumber dari Direskrimum Polda Metro Jaya dan Praktisi Pemilu dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta.

Sakhroji menyampaikan Rapat Koordinasi ini dalam rangka penguatan kapasitas Bawaslu Daerah Khusus Jakarta untuk meningkatkan kualitas kajian hukum menindak pelanggaran Pemilu.

“Agenda ini merupakan bagian dari kesiapan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan pengawasan Pemilu di Jakarta,” terang Alumni Pascasarjana Universitas Jayabaya ini.

Sakhroji menegaskan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta saat ini, juga tengah melakukan pengawasan tahapan Pilkada Jakarta yang sedang berjalan.

Ia meminta agar jajaran Pengawas Pemilu meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Pilkada Jakarta yang berintegritas.

“Bawaslu Kota Kabupaten hingga Panwascam kita meminta memperketat pengawasan pemilihan dan menguasai regulasi,” imbuhnya.

Sakhroji menegaskan Panwascam dan jajaran pengawas Pemilu harus melakukan investigasi terhadap kerawanan pelanggaran Pemilu.

Kaka Suminta selaku Narasumber akan membahas Tugas Kewenangan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan/Pilkada (Terkait Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam.

Sementara Direskrimum Polda Metro Jaya akan memaparkan Teknis Klarifikasi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan/Pilkada.

Hadir dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Tata Cara Persidangan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta, Anggota Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Reki Putera Jaya.

Serta Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kota Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Selain itu, juga hadir Panwas Se-Kota Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Staf Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Daerah Khusus Jakarta serta unsur media.

(***)

Fachrul Razi Ditunjuk DPD RI Menjadi Speaker di Majelis Korsel

SKETSANUSANTARA.COM-SEOUL | Senator asal Aceh FACHRUL RAZI yang juga menjabat saat ini sebagai Ketua Komite I DPD RI, ditunjuk DPD RI sebagai speaker dalam pertemuan antar parlemen mewakili DPD RI dengan anggota Majelis Nasional Korea Selatan.

Dalam pertemuan itu, FACHRUL RAZI menyampaikan sistem perbandingan Parlemen di Indonesia dengan sistem parlemen yang ada di Korea Selatan.

FACHRUL RAZI menyampaikan kepada awak media pasca pertemuan bilateral tersebut bahwa Korea Selatan berpotensi kerja sama dengan Pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk dikembangkan Sister City dan Smart City.

“Korea Selatan merupakan negara terbaik sistem digitalisasi, hal ini sangat besar potensi dikembangkan kota digital di Indonesia khususnya di beberapa kota di Indonesia termasuk Aceh,” ungkap FACHRUL RAZI.

Seperti diketahui bahwa Korea Selatan memiliki sistem kota digitalisasi terbaik di dunia.

Capaian sukses pada sektor bidang digital, juga terlihat saat negara tersebut berhasil mengembangkan industri besar seperti Samsung, Hyundai, LG Electronics, Hankook Tire dan Lotte.

“Selain kerjasama kota digital, Korea Selatan juga membuka peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, budaya dan teknologi,” tambah FACHRUL RAZI.

Dalam pertemuan hubungan kerjasama
antar parlemen kedua negara itu, dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI AA La’Nyalla Machmud Mattaliti dan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-Shik.

Terlihat turut mendampingi Woo Won-Shik
di dalam pertemuan yang digelar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 tersebut, antara lain sejumlah anggota Majelis Nasional Korea Selatan. Yakni, Sam-Seok, Park Sung-Min, dan Yoo Sang-Bum.

(MIO/Network)